SOLOPOS.COM - Nazaruddin Latif (FOTO/Dok)
Pengajar di Lembaga
Pengembangan Ilmu Dasar
Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Pada awal April, Andi Andrianto menulis artikel berjudul Nalar Dagang Partai Politik di harian ini. Menurut saya tulisan itu sangat menarik. Andi berpendapat dominasi pengusaha telah mengubah haluan politik, warna, visi, orientasi, ideologi dan basis massa parpol lebih pada kepentingan dagang daripada menciptakan iklim parpol yang lebih sehat. Singkat kesimpulan, keberpihakan parpol kini lebih menghamba pada kepentingan uang.
Mengambil kesimpulan dengan menarik benang merah antara dominasi pedagang/pengusaha dengan nasib demokrasi kita yang dibumbui korupsi dan money politics, menurut saya terasa kurang tepat. Terkesan sikap antipati berlebihan dan stigma dialamatkan kepada pengusaha yang terjun ke panggung politik. Meskipun sumber data menyatakan 60% parpol dikuasai pedagang/pengusaha, tidak serta merta bisa disimpulkan sebagai penyebab perubahan haluan politik.
Pertanyaannya, bagaimana jika parpol didominasi politisi berlatar belakang lain, misalnya, militer, akademisi, olahragawan dan sebagainya, apakah juga akan mengubah haluan politik? Agar visi dan haluan politik tidak mengalami perubahan dan penyimpangan siapa yang pantas berkecimpung di dunia politik? Bukankah semua warga negara berhak berkiprah di bidang politik?
Perubahan haluan, corak, warna, visi, orientasi, dan ideologi politik dipengaruhi oleh banyak faktor. Fenomena korupsi dan money politics yang menjamur dalam pentas politik di Indonesia tidak bisa dialamatkan hanya kepada pengusaha/pedagang yang mendominasi panggung politik.
Prasangka baik (positive thinking) patut kita alamatkan kepada pedagang/pengusaha. Tidak sedikit di antara mereka yang terjun ke dunia politik murni bertujuan mengabdi membangun bangsa dan negara. Mereka bekerja sama dengan politisi lain untuk berusaha menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bukan mencari sensasi atau bahkan memperdagangkan politik untuk kepentingan pribadi.
Berbagai kasus korupsi, money politics dan penyimpangan politik lebih disebabkan oleh penyimpangan moral atau etika politik yang berkelindan dengan kekuasaan. Etika politik pada dasarnya berbicara tentang tanggung jawab dan kewajiban warga negara tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada tatanan hukum yang berlaku.
Kekuasaan memiliki arti kekuatan untuk mengatur, sehingga di satu sisi merupakan media untuk merealisasikan tujuan mulia, namun di sisi lain juga memberi peluang kepada seseorang untuk memperoleh keinginan dan keuntungan. Hal ini berlaku bagi semua jenis kekuasaan, termasuk kekuasaan di luar politik praktis.
Sebagai bukti, korupsi dan suap juga terjadi dalam dunia kerja dan institusi-institusi seperti kejaksaan, kehakiman dan bahkan institusi pendidikan yang ditempati kaum terdidik dan bertujuan mendidik dan mencerdaskan bangsa juga tidak luput dari praktik kotor tersebut.
Itu artinya, profesi sebagai pengusaha/pedagang bukanlah penyebab tumbuh suburnya praktik korupsi dan penyimpangan politik. Jelas sekali, fakta di atas cukup meruntuhkan tesis Andi Andrianto.
Habituasi dan Membudaya
Distorsi politik dan kekuasaan yang melahirkan praktik korupsi, suap dan nepotisme telah merusak tatanan moral dan etika kebangsaan. Praktik ini telah mengalami habituasi dan membudaya yang mengakibatkan korupsi dan suap seolah-olah bukan kejahatan atau penyimpangan, tetapi kebiasaan yang lazim dilakukan.
Justru orang yang berkomitmen dalam gerakan antikorupsi dianggap aneh. Tidak sedikit di antara mereka yang memperoleh teror dan bahkan direkayasa keterlibatannya dalam kasus-kasus lain. Korupsi tidak lagi terjadi di tingkat elite publik, tetapi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat akar rumput, sekalipun tentu dengan porsi dan tingkat yang berbeda berdasar tingkat dan kemampuannya.
Parahnya lagi, benih-benih koruptor sepertinya telah bersemai di tingkat anak-anak sekolah, seperti terlihat dalam kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan. Setiap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sering terjadi kecurangan, seperti kasus kebocoran soal, dan bahkan aksi sontek massal yang digalang oleh guru adalah penyimpangan yang tidak bisa dianggap ringan.
Jika dicermati kecurangan-kecurangan tersebut bisa jadi merupakan embrio terciptanya kecurangan atau penyimpangan yang lebih besar, seperti korupsi. Sejak kecil sudah dibiasakan menyontek, kemungkinan ketika dewasa akan meningkat menjadi koruptor. Oleh karena itu, benih-benih korupsi harus diperangi agar di kemudian hari tidak melahirkan pelanggaran yang lebih besar.
Perang terhadap korupsi dan kejahatan sejenis harus tetap digelorakan. Ini merupakan pekerjaan bersama. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat elite sampai masyarakat kalangan bawah harus terlibat dan saling bahu-membahu bekerja sama.
Tidak sekadar bersikap antipati, tetapi juga harus sepakat mengharamkan dan menolak serta terlibat dalam perang melawan korupsi dan praktik suap. Selama gerakan ini tidak dilakukan, selamanya kejahatan ini akan terus terjadi dan semakin sulit diberantas.
Untuk langkah jangka pendek, saya sepakat dengan Andi Andrianto. Kritik terhadap praktik kotor ini tetap digelorakan guna membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa telah terjadi disorientasi politik dan kekuasaan. Sedangkan untuk langkah jangka panjang, saya lebih memandang penting dilakukan pembentukan kultur bangsa menjadi lebih baik.
Pembentukan kultur ini dititikberatkan pada pembentukan karakter bangsa yang jujur, fairness dan mau bertanggung jawab. Pembentukan karakter bangsa ini harus dilakukan sejak dini agar kelak ketika dewasa menjadi pribadi manusia yang mulia.
Ketika terjun ke dunia kerja, politik dan sebagainya akan selalu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, perjalanan bangsa ini menuju punjak kejayaan akan menemukan titik terang. Semoga!
