SKANDAL SEKS KERATON: Kemelut Hangabehi Diprediksi Takkan Lama

Senin, 16/4/2012
PB XIII Hangabehi. (JIBI/SOLOPOS/dok)PB XIII Hangabehi. (JIBI/SOLOPOS/dok)

SOLO - Pengamat budaya Jawa, Purwadi, berpendapat kemelut yang diduga menyeret Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono (PB) XIII Hangahebi diyakini tak akan berlangsung lama. Meski demikian, jika kemelut tersebut terus bergulir hingga memaksa putra PB XII tersebut lengser, putra-putranyalah yang bakal menggantikan tahtanya.

”Saya yakin itu tak lama dan segera meredup dengan sendirinya. Kalaupun terpaksa memaksa lengser Sinuhun Hangabehi, bakal digantikan putranya,” kata pengamat budaya Jawa asal Jogja ini kepada Espos. Purwadi menilai kasus yang membelit Hangabehi sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa di mata hukum. Sebab, ia bukanlah seorang pejabat publik yang menguras dan merugikan uang rakyat. Atas alasan itulah, Purwadi meyakini kasus yang tengah membelit Hangabehi sekarang ini bakal segera selesai dengan sendirinya.

”Ia berbeda dengan pejabat publik seperti bupati atau gubernur yang dalam tugasnya memakai uang rakyat. Beliau (Hangabehi-red) ini, hampir sama seperti orang biasa yang mencari uang dengan sendirinya, bukan dengan uang rakyat,” paparnya.

Atas kenyataan itulah, lanjutnya, pihak Keraton maupun Hangabehi sendiri hingga sekarang tak ingin berbicara ke publik. Strategi tersebut sekaligus untuk meredam gejolak para abdi dalem keraton agar tak ikut resah atas merebaknya kabar yang diduga menyeret raja mereka.

”Terus terang ada sebagian para abdi dalem yang mulai resah dan khawatir atas gonjang-ganjing ini. Namun, itu hanya di tingkat orang yang berpendidikan menengah ke atas,” jelasnya.

Di sejumlah wilayah yang tingkat pendidikannya masih rendah, seperti di Kemalang, Klaten, maupun di pedalaman Boyolali, kata Purwadi, banyak para abdi dalem yang tak terpengaruh. Namun, para abdi dalem di Kabupaten Wonogiri dan juga Karanganyar, serta Prambanan, ikut terpengaruh karena terus mengikuti perkembangan berita.

”Kalau dipersentase, kalangan grassroots yang terpengaruh mungkin hanya 5%. Sebab, mereka tak memiliki akses informasi,” paparnya.