SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Masih jauh panggang dari api. Kami dan Pemkot Solo belum pernah duduk bersama untuk membahas kesiapan pengoperasian railbus,” papar Pejabat Humas PT KA Daops VI Jogja, Eko Budianta kepada Solopos.com, Selasa (10/4/2012).
Menurut Eko, yang dibutuhkan saat ini ialah Pemkot dan PT KA duduk bersama membahasan kesiapan pengoperasian railbus. Sebab, diakui Eko, ada setumpuk persoalan terkait pengoperasian railbus yang harus dibahas oleh kedua belah pihak. “Kami ingin tahu usulan Pemkot seperti apa tarifnya, rutenya, tenaganya, pemberhentiannya, hingga jadwalnya. Kami terbuka,” tegasnya.
Jika persoalan tersebut tak segera dibahas, tegas Eko, pihaknya mengaku pesimistis railbus bisa dioperasikan Jumat (20/4) depan.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap manergetkan pengoperasian railbus Batara Kresna pada Jumat (20/4) depan. Menurutnya, nasib railbus saat ini berada di tangan PT Kereta Api (KA). Sebab, sarana dan prasarana railbus telah dinyatakan lolos uji kelayakan.
“Sekarang itu tinggal menanti kesiapan PT KA. Bagaimana kesiapan SDM-nya, hitung-hitungan tarifnya, serta pengaturan jadwalnya. Kalau sudah siap, railbus harus siap beroperasi,” kata Kasubdit Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Totok Lukito kepada Solopos.com, Senin (9/4/2012).
Totok menegaskan, target pengoperasian railbus memang 20 April. Target tersebut akan terpenuhi jika PT KA sudah menyiapkan SDM, tarif, dan segala jadwalnya. Atas hal itulah, pihaknya kini tengah menanti sikap aktif PT KA untuk mengajukan usulan tarif railbus kepada Kemenhub. “Nah, itu yang saat kami nanti. Kami ini menanti PT KA untuk mengajukan usulan tarif railbus,” paparnya.
Meski demikian, ketika ditanya soal subsidi tarif railbus, Totok menepisnya. “Nggak itu ada subsidi untul tarif railbus,” ujarnya singkat.
Menanggapi hal itu, Pakar Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mendesak pemerintah pusat mengalokasikan subsidi untuk pengoperaian railbus dan tarif penumpang. Subsidi itu bisa diajukan dalam APBN Perubahan. “Pemerintah Pusat harus subsidi tarif. Itu tarif untuk rakyat, bukan untuk KA,” tegasnya.
