SOLOPOS.COM - ilustrasi (panel.mustangcorps.com)
ilustrasi (panel.mustangcorps.com)
JAKARTA—Kikutsertaan PDIP dan parpol lain menolak kenaikan harga BBM akhir Maret lalu memicu pro dan kontra.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menyebut tudingan Partai Demokrat PDIP melakukan gerakan ekstra parlementer adalah kesia-siaan. Menurut dia, di era reformasi ada kemajuan signifikan, di mana publik maupun kelompok mahasiswa, LSM, memiliki posisi tawar terhadap penguasa. Hal tersebut sudah dibuktikan dari beberapa keputusan politik di parlemen, di mana tekanan massa sangat mempengaruhi.
“Kita sudah maju dalam pengambilan keputusan, bahwa civil society mempunyai akses dan kontrol yang lebih besar dari era sebelumnya,” ujarnya dalam perbincangan Pilar Demokrasi yang diselenggarakan Radio KBR68H beberapa waktu lalu.
Sekjen Forum MasyarakatPemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, maraknya demonstrasi merupakan gambaran betapa demokrasi yang disalurkan melalui DPR belum cukup matang. Hal tersebut. kata dia, semakin menegaskan DPR belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat, termasuk anggota PDIP sendiri, karena itu membutuhkan tekanan.
Salang menyebutkan, parpol sering lalai, bahkan absen, untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tidak jarang partai politik membuat kesimpulan sendiri terhadap aspirasi masyarakat. Padahal aspirasinya yang mereka simpulkan itu bertentangan dengan realitas yang sesungguhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, LMND, Lamen Hendra Saputra menegaskan, perjuangan rakyat belum selesai. “Proses konsolidasi gerakan mahasiswa tidak akan berhenti, walaupun kami diganjar tindakan represif sampai dipukul mundur, hingga ke luar Jakarta, ini tidak akan membuat kami jera, karena yang kami perjuangankan adalah atas nama rakyat,” tegas dia.(ali)