JAKARTA – Rencana pembangunan bandara baru di Yogyakarta tidak akan mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat karena murni kesepakatan bisnis antara PT Angkasa Pura I dan investor asing asal India yakni GVK Group.

“Tidak ada alokasi dari dari kami untuk proyek bandara baru di Yogyakarta, proyek bandara itu murni dari swasta. Karena statusnya relokasi dari bandara yang sudah ada, pelaksanaannya nanti tidak perlu tender, tidak dikembangkan dengan skema public private partnership (PPP) atau sejenisnya,” kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayuda Gumay, Minggu (8/4/2012).

Pemerintah, imbuhnya, tidak akan mengucurkan dana sedikit pun karena pngembangan bandara baru itu murni kesepakatan business to business (b to b) antara BUMN kebandarudaraan dengan investor swasta. Herry menambahkan Angkasa Pura I juga sudah sukses membangun bandara baru yakni Bandara Internasional Lombok (BIL) tanpa bantuan dari anggaran Kementerian Perhubungan.

“AP I bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya untuk membangun BIL. Nanti dalam pembangunan bandara baru di Yogyakarta ini mungkin sama dengan mekanisme BIL, diserahkan sepenuhnya kepada AP I yang katanya sudah bekerja sama dengan investor asing,” tuturnya.

Menurut Herry, AP I dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah menyelesaikan studi pembangunan bandara baru ini, setelah itu akan mengirimkan masterplan (rencana induk) dan izin penetapan lokasi ke Kemenhub. “Proyek bandara baru Yogyakarta sudah mencapai tahap penyelesaian studi kelayakan. Dalam tiga bulan ke depan, PT Angkasa Pura I, selaku pelaksana proyek, akan menyerahkan master plan (rencana induk) proyek ke Kemenhub. Setelah rencana induk selesai baru tahap detil engineering design (DED), pembebasan lahan, dan baru dibangun,” katanya.

Saat ini, Angkasa Pura I sudah membidik dua calon lokasi bandara baru ini, yakni di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Bandara ini didesan memiliki landasan pacu sepanjang 5.400 meter dan mampu menampung pesawat berbadan besar. Bandara ini ditargetkan memiliki kapasitas tampung 5-6 juta penumpang per tahun.

Untuk melaksanakan proyek bandara senilai Rp1,2 triliun ini, Angkasa Pura I sudah menjalin kerjasama dengan GVK Power & Infrastructure, perusahaan asal India yang sukses mengelola Bandara Mumbai dan Bangalore. Keduanya sedang mempersiapkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture company/JVC). Sesuai aturan, kepemilikan GVK Group dibatasi maksimal 49% di JVC sedangkan 51% dimiliki Angkasa Pura I.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengatakan pihaknya siap mengembangkan sejumlah bandara di bawah naungannya, diantaranya Ngurah Rai Bali, Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin termasuk membangun bandara baru di Yogyakarta.

Untuk pengembangan bandara di bawah naungannya itu, Tommy menambahkan, pihaknya menganggarkan Rp5,7 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pengelola bandara ini sudah mendapat komitmen dari bank-bank pelat merah. “Kami sudah ada kesepakatan dari Bank Mandiri yang siap danai Rp5 triliun, tetapi yang kami pakai mungkin hanya Rp2 triliun, sisanya dari dana internal kami, awal tahun ini akan kami eksekusi,” katanya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif