SOLOPOS.COM - TEBAR BENIH-Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, bersiap menebar benih ikan di Waduk Kedung Ombo, di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kamis (5/4/2012) Secara simbolis benih ikan yang ditebar sebanyak 25.000 ekor dari total 450.000 ekor yang disediakan. (Yus Mei Sawitri/JIBI/SOLOPOS)
TEBAR BENIH-Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, bersiap menebar benih ikan di Waduk Kedung Ombo, di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kamis (5/4/2012) Secara simbolis benih ikan yang ditebar sebanyak 25.000 ekor dari total 450.000 ekor yang disediakan. (Yus Mei Sawitri/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI- Terkendala infrastruktur membuat petani ikan Waduk Kedung Ombo (WKO) di wilayah Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali sulit berkembang dan bersaing dengan petani ikan di daerah lain.
Ketua kelompok tani ikan kolam jaring apung Dobro, Desa Wonoharjo, Wahyono, mengatakan akses di wilayah mereka sangat buruk. Jalan masuk menuju kolam apung hampir 80 persen rusak, baik jalan utama maupun jalan desa.
Ketersedian perahu juga sangat terbatas. Menurut Wahyono hal itu membuat harga jual ikan di Wonaharjo jatuh atau kalah bersaing dengan daerah lain.
“Kami membudidayakan empat jenis ikan, yaitu emas, nila, patin dan lele. Harga jual ikan emas dan nilai Rp14.000 tiap kilogram, sedangkan patin dan lele senilai Rp12.000/kilogram. Padahal di kolam apung lain seperti Klaten harga jualnya lebih tinggi, terpaut sekitar Rp1.000 atau Rp2.000 perkilogram. Hal ini dipengaruhi sarana prasaran pendukung yang kurang di sini, Pembeli mau ke sini jadi sulit,” kata Wahyono, dijumpai wartawan di sela-sela acara tebar benih yang dihadiri Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, di Wonoharjo, Kemusu, Kamis (5/4/2012).
Selama ini ikan-ikan tersebut dipasarkan ke Solo, Yogyakarta, Semarang, Suarabaya dan bahkan sampai Bali. Wahyono menyebut jika insfrastruktur diperbaiki, maka setiap kolam nilainya bakal bertambah sekitar Rp1.5 juta.
Terkait buruknya infrastruktur jalan di Wonoharjo juga dikeluhkan kepala desa setempat, Sulistyah. Jalan kabupaten antara Wonoharjo-Ngaren dan Wonoharjo-Bulu rusak parah, begitu juga jalan di dalam desa. Padahal potensi desa tersebut menurut Sulistyah cukup besar, dengan keberadaan warung apung dan wana wisata.
“Sekitar 90 persen jalan di wilayah desa kami rusak. Kami sudah mengajukan ke kabupaten belum pernah direspons,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Gunernur Bibit Waluyo mengatakan dana untuk perbaikan jalan desa tidak tersedia. Dia membeberkan di Jawa Tengah terdapat 8.754 desa. Sedangkan dana yang tersedia untuk pembangunan jalan senilai Rp400 miliar. Itu hanya cukup untuk membangun sekitar 2.600 km.
“Dana tersebut untuk membangun jalan provinsi saja tidak conggah. Jalan desa sesuai pembagiannya adalah tanggung jawab kabupaten. Permasalahan jalan seperti itu bukan hanya di sini, tapi hampir di semua wilayah,” ungkap Bibit.
