Perjanjian & Perlindungan Konsumen

Bambang Ary WibowoBambang Ary Wibowo

Bambang Ary Wibowo

Wakil Ketua Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Solo

Tulisan ini merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012. Kedua aturan yang dibuat pada tanggal bersamaan ini mengatur tentang ketentuan uang muka pembelian kendaraan bermotor khususnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan (leasing) dan kredit pemilikan rumah.
Kedua peraturan ini baru resmi diberlakukan pada tiga bulan yang akan datang. Aturan uang muka (down payment) dinaikkan hingga minimal 20%-25% untuk sepeda motor serta 25%-30% untuk kredit mobil serta 20% untuk kredit mobil yang diberdayakan sebagai kendaraan usaha. Kredit sepeda motor hanya dengan uang muka Rp500.000 tidak bisa diterapkan lagi pada tiga bulan yang akan datang.
Tulisan ini bukan menyoroti persoalan kenaikan uang muka dan kemungkinan terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor atau kredit rumah. Tulisan ini justru mencoba melihat bagaimana perlindungan konsumen dalam pembiayaan melalui kredit selama ini yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan nonbank (leasing). Hal ini berdasarkan fakta banyak sengketa atas pembiayaan model ini.
Laporan yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solo selama ini menunjukkan belum ada perlindungan konsumen yang maksimal dalam perjanjian kredit pembiayaan seperti ini. Konsumen kurang memahami hak dan kewajibannya saat menandatangani akta perjanjian kredit. Lembaga pembiayaan sepertinya berlindung pada asas kebebasan berkontrak maupun UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sehingga melanggar UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diberlakukan terlebih dahulu.
Selama ini kasus kredit macet yang terjadi di pembiayaan konsumen, seperti kredit kendaraan bermotor, lebih dikarenakan keterlambatan pihak konsumen membayar angsuran. Sebagai ilustrasi,  konsumen mengambil kredit sepeda motor selama 36 bulan.
Konsumen ini mengalami kegagalan atau tertundanya pembayaran lebih dari dua bulan yaitu pada bulan ke-17 dan bulan ke-18. Kebiasaan yang terjadi kemudian adalah pihak perusahaan pembiayaan akan menarik/mengambil kendaraan tersebut.
Saat pihak konsumen mencoba melunasi tunggakan kredit berikut bunganya justru kemudian ”diwajibkan” oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi keseluruhan kreditnya hingga bulan ke-36. Tentu saja hal ini memberatkan pihak konsumen dan kecenderungannya kemudian konsumen menjadi pihak yang tidak memiliki upaya untuk melawan.
Hal ini dikarenakan ada persetujuan konsumen untuk pengalihan hak dari pembayaran kredit ke pembayaran tunggal atau pengalihan hak kepada perusahaan pembiayaan jika ada hal-hal yang belum diatur. Sebenarnya inilah yang disebut ”kredit macet”.
Jika merujuk Pasal 18 ayat (1) UUPK, jelas diatur larangan untuk mengubah sebuah perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal. Pelanggaran atas pasal ini jelas sekali ancaman pidananya, yaitu Pasal 62 ayat (1) UUPK yang bisa menghukum pidana kepala cabang perusahaan pembiayaan tersebut dengan penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Hal tersebut di atas menjadi dasar BPSK menolak perjanjian atau kebijaksanaan perusahaan pembiayaan yang mengubah perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal. Penolakan BPSK tersebut juga berdasarkan pada tidak diaturnya perubahan perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal dalam UUJF.
Selain itu sering dijumpai sebuah kendaraan yang sudah ”ditarik” oleh perusahaan pembiayaan langsung dijual melalui lelang di bawah tangan tanpa sepengetahuan konsumen. Memang dalam Pasal 27 ayat (2) UUJF perusahaan pembiayaan memiliki ”hak mendahului” untuk dapat menerima pelunasan atas perjanjian kredit yang memiliki jaminan fidusia. Pasal ini yang biasanya dipakai sebagai alasan atau dasar perusahaan pembiayaan mengubah perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal.
Tentu saja BPSK juga menolak perusahaan pembiayaan melakukan seperti yang disebut di atas yaitu menjual barang sitaan tanpa sepengetahuan konsumen. Pasal 29 UUJF khususnya ayat (1) huruf b dengan tegas menyatakan penjualan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia  harus melalui pelelangan umum.
Sementara pada huruf c juga dengan tegas menyatakan jika perusahaan pembiayaan akan melakukan pelelangan di bawah tangan agar mendapatkan hasil yang besar harus atas persetujuan dari pihak konsumen secara tertulis. Bahkan tata cara pelelangan di bawah tangan diatur dengan jelas dalam Pasal 29 ayat (2) UUJF ini.

Hak
Harus diperhatikan oleh konsumen bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui berapa nilai penjualan serta pengembalian hasil penjualan dikurangi terlebih dahulu dari utang pokoknya. Termasuk di dalamnya hak untuk menikmati kelebihan premi asuransi. Kewajiban perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan kelebihan jika ada. Namun, jika dalam penjualan tersebut masih terdapat kekurangan, konsumen  harus tetap memenuhinya sesuai nilai kredit yang seharusnya dipenuhi.
Selain itu sering dijumpai ada ”pemaksaan” dari orang-orang suruhan perusahaan pembiayaan untuk mengambil paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan. Jelas hal tersebut harus ditolak oleh konsumen. Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia yang harus disertai oleh aparat kepolisian dan sepengetahuan pengurus RT/RW di mana konsumen selaku kreditur tinggal.
Tentu saja tata cara pemaksaan seperti tersebut di atas juga menjadi alasan penolakan BPSK atas penarikan dengan upaya paksa tanpa mengindahkan peraturan yang penanganan kasusnya dapat dilimpahkan kepada aparat kepolisian. Jika terbukti ada unsur kekerasan, menjadi ranah kepolisian untuk langsung memprosesnya tanpa harus menunggu keputusan BPSK.
Akhir-akhir ini juga ditemukan penolakan penyelesaian sengketa dalam kasus kredit macet kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan di BPSK. Alasan yang dikemukakan adalah konsumen sudah sepakat dengan isi perjanjian yang menyatakan tunduknya perjanjian tersebut kepada satu wilayah hukum tertentu jika terjadi perselisihan. Contohnya adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat. Hal ini karena kantor pusat perusahaan pembiayaan tersebut berada di Jakarta, sehingga perjanjian kredit di kantor cabang akan merujuk kantor pusat.
Alasan penolakan BPSK juga karena kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdata. Tentu saja kebebasan berkontrak juga memiliki batasan. Ada alasan yang bisa menjadi dasar BPSK menolak pemahaman asas kebebasan berkontrak yang menyimpang tersebut,  yaitu Pasal 1321 KUHPerdata tentang tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diprolehnya dengan paksaan atau penipuan.
Pendekatan yang dilakukan berdasar pasal tersebut yaitu konsumen pada posisi tidak bisa ”berkehendak” dengan bebas dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Ini menjadi alasan BPSK untuk menyelesaikan kasus tersebut walaupun ditolak oleh pelaku usaha, termasuk dengan memeriksa dan memutus secara verstek atau tanpa kehadiran salah satu pihak. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Hakim Agung Susanti Adi Nugroho dalam sebuah pelatihan baru-baru ini.
Berdasarkan terobosan hukum serta pelurusan atas penggunaan pasal-pasal yang tidak pada tempatnya, BPSK dapat terus menegakkan perauran perlindungan konsumen tanpa ragu-ragu. Tentu saja menjadi catatan perusahaan pembiayaan untuk merevisi klausul baku dalam perjanjian untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.
Perlu diketahui bahwa antara UUPK dengan UUJF adalah saling mengisi. Masing-masing merupakan lex specialis derogat lex generalis. Namun, perlu diketahui UUJF dibentuk setelah UUPK sehingga tidak ada alasan pelaksanaan UUJF melampaui aturan yang ada dalam UUPK.

Editor: | dalam: Kolom |

3 Komentar pada “Perjanjian & Perlindungan Konsumen”

  1. 4 April 2012 pukul 22:35

    Salam,…..
    yang terjadi sekarang banyak perampasan/penarikan unit jaminan yang diakui finance sudah di Fidusiakan, padahal Fidusia sendiri merupakan aturan acesories / tambahan, Di pasal 18 ayat 1 (h) uu no8 th 1999 UUPK sangat bertentangan dan melanggar. Dikarenakan perjanjian POKOKNYA saja sudah salah secara otomatis perjanjian acesoris (fidusia) tersebut cacat hukum, dalam UUPK jika disadari oleh pelaku usaha sudah ada aturan yang Mengaturnya secara jelas. Marilah kita jadikan sistem usaha yang Saling terbuka dan jujur sehingga tidak ada pihak yang diRUGIKAN.

    Trims’
    YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS) PUSAT TEGAL

  2. sapta bagus utiono
    24 Mei 2012 pukul 10:31

    setahun lalu saya mengajukan kredit PT. MDPU FINANCE dengan jaminan bpkb mobil pada bulan mei 2011 rp 7000000, (rp 6650000 setelah biaya adm) selama setahun cicilan 853000/bulan jatuh tempo tgl 20 tiap bulannya.
    empat bulan terakhir saya terkendala pembayaran karena phk (tidak dapat pesangon) sehingga mengakibatkan tunggakan sampai mei,
    * tanggal 12 mei debt collector datang dan memaksakan menyita mobil espass saya dengan di derek, padahal pada waktu itu saya ada rejeki untuk membayar satu bulan dan tidak diterima, mereka tetap menginginkan mobil untuk dibawa disaksikan bapak rt setempat mereka (debt collector sempat bilang bahwa tidak ada biaya penarikan/derek).
    * tanggal 19 mei saya mendapat surat dari MDPU
    …………..mengingat kendaraan yg dimaksud telah berada ditangan kami, sebagai akibat penunggakan pembayaran angsuran kredit. Bersama ini kami beritahukan kepada bapak bahwa paling lambat pada tanggal 21 mei harus segera melunasi seluruh angsuran kredit tersebut kepada kami berikut bunga dan denda. Jika tidak terpaksa kendaraan tersebut akan kami lelang sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku.
    * tanggal 22 mei saya ke kantor tempat pengajuan kredit untuk meminta rincian tunggakan dan tercantum biaya operasional rp 3,600,000 saya disuruh kekantor pusat untuk penjelasan
    * tanggal 23 mei saya kekantor pusat mdpu di komplex duta merlin untuk membayar pokok pinjaman sebesar 4xrp 853,000 = Rp 3,412,000, supaya denda pinjaman stop. ternyata tidak bisa , walaupun pokoknya sudah terbayar denda pinjaman tetap berjalan. dan akan berhenti apbila dibayar lunas beserta biaya operasional yang tiba tiba muncul sebesar Rp. 3,600,000. sepertinya ini sungguh tidak manusiawi, benar benar pemerasan terselubung.

    apakah benar seperti itu cara penyelesaiannya
    mohon advisenya

  3. 18 Juni 2012 pukul 12:37

    saya mengambil kredit motor honda vario di adira finance kab. Poso sulawesi tengah,dgn DP 2juta angsurn 878.000 slama 24 bulan. Setelah 17 kali mengangsur sy mgalami kecelakaan sehingga angsuran motor sya mnunggak 4 bulan masuk bulan ke 5. Kemudian motor sya diambil oleh debt coll adira padahal sya mau membayar angsuran 2 bln tapi tidak diterima. Sisa angsuran kredit sya masih 8 bulan tersisa tapi saya dipersulit saat mau menebus mmotor saya. Saya mau menanyakan apakh memang pada saat penrikan motor debt coll tidak perlu membawa surat perintah apapun?

Silahkan bergabung untuk diskusi


Iklan Baris
Menarik Juga »