Perjanjian & Perlindungan Konsumen

Bambang Ary WibowoBambang Ary Wibowo

Wakil Ketua Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Solo

Tulisan ini merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012. Kedua aturan yang dibuat pada tanggal bersamaan ini mengatur tentang ketentuan uang muka pembelian kendaraan bermotor khususnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan (leasing) dan kredit pemilikan rumah.
Kedua peraturan ini baru resmi diberlakukan pada tiga bulan yang akan datang. Aturan uang muka (down payment) dinaikkan hingga minimal 20%-25% untuk sepeda motor serta 25%-30% untuk kredit mobil serta 20% untuk kredit mobil yang diberdayakan sebagai kendaraan usaha. Kredit sepeda motor hanya dengan uang muka Rp500.000 tidak bisa diterapkan lagi pada tiga bulan yang akan datang.
Tulisan ini bukan menyoroti persoalan kenaikan uang muka dan kemungkinan terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor atau kredit rumah. Tulisan ini justru mencoba melihat bagaimana perlindungan konsumen dalam pembiayaan melalui kredit selama ini yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan nonbank (leasing). Hal ini berdasarkan fakta banyak sengketa atas pembiayaan model ini.
Laporan yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solo selama ini menunjukkan belum ada perlindungan konsumen yang maksimal dalam perjanjian kredit pembiayaan seperti ini. Konsumen kurang memahami hak dan kewajibannya saat menandatangani akta perjanjian kredit. Lembaga pembiayaan sepertinya berlindung pada asas kebebasan berkontrak maupun UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sehingga melanggar UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diberlakukan terlebih dahulu.
Selama ini kasus kredit macet yang terjadi di pembiayaan konsumen, seperti kredit kendaraan bermotor, lebih dikarenakan keterlambatan pihak konsumen membayar angsuran. Sebagai ilustrasi,  konsumen mengambil kredit sepeda motor selama 36 bulan.
Konsumen ini mengalami kegagalan atau tertundanya pembayaran lebih dari dua bulan yaitu pada bulan ke-17 dan bulan ke-18. Kebiasaan yang terjadi kemudian adalah pihak perusahaan pembiayaan akan menarik/mengambil kendaraan tersebut.
Saat pihak konsumen mencoba melunasi tunggakan kredit berikut bunganya justru kemudian ”diwajibkan” oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi keseluruhan kreditnya hingga bulan ke-36. Tentu saja hal ini memberatkan pihak konsumen dan kecenderungannya kemudian konsumen menjadi pihak yang tidak memiliki upaya untuk melawan.
Hal ini dikarenakan ada persetujuan konsumen untuk pengalihan hak dari pembayaran kredit ke pembayaran tunggal atau pengalihan hak kepada perusahaan pembiayaan jika ada hal-hal yang belum diatur. Sebenarnya inilah yang disebut ”kredit macet”.
Jika merujuk Pasal 18 ayat (1) UUPK, jelas diatur larangan untuk mengubah sebuah perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal. Pelanggaran atas pasal ini jelas sekali ancaman pidananya, yaitu Pasal 62 ayat (1) UUPK yang bisa menghukum pidana kepala cabang perusahaan pembiayaan tersebut dengan penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Hal tersebut di atas menjadi dasar BPSK menolak perjanjian atau kebijaksanaan perusahaan pembiayaan yang mengubah perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal. Penolakan BPSK tersebut juga berdasarkan pada tidak diaturnya perubahan perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal dalam UUJF.
Selain itu sering dijumpai sebuah kendaraan yang sudah ”ditarik” oleh perusahaan pembiayaan langsung dijual melalui lelang di bawah tangan tanpa sepengetahuan konsumen. Memang dalam Pasal 27 ayat (2) UUJF perusahaan pembiayaan memiliki ”hak mendahului” untuk dapat menerima pelunasan atas perjanjian kredit yang memiliki jaminan fidusia. Pasal ini yang biasanya dipakai sebagai alasan atau dasar perusahaan pembiayaan mengubah perjanjian kredit menjadi pembayaran tunggal.
Tentu saja BPSK juga menolak perusahaan pembiayaan melakukan seperti yang disebut di atas yaitu menjual barang sitaan tanpa sepengetahuan konsumen. Pasal 29 UUJF khususnya ayat (1) huruf b dengan tegas menyatakan penjualan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia  harus melalui pelelangan umum.
Sementara pada huruf c juga dengan tegas menyatakan jika perusahaan pembiayaan akan melakukan pelelangan di bawah tangan agar mendapatkan hasil yang besar harus atas persetujuan dari pihak konsumen secara tertulis. Bahkan tata cara pelelangan di bawah tangan diatur dengan jelas dalam Pasal 29 ayat (2) UUJF ini.

Hak
Harus diperhatikan oleh konsumen bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui berapa nilai penjualan serta pengembalian hasil penjualan dikurangi terlebih dahulu dari utang pokoknya. Termasuk di dalamnya hak untuk menikmati kelebihan premi asuransi. Kewajiban perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan kelebihan jika ada. Namun, jika dalam penjualan tersebut masih terdapat kekurangan, konsumen  harus tetap memenuhinya sesuai nilai kredit yang seharusnya dipenuhi.
Selain itu sering dijumpai ada ”pemaksaan” dari orang-orang suruhan perusahaan pembiayaan untuk mengambil paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan. Jelas hal tersebut harus ditolak oleh konsumen. Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia yang harus disertai oleh aparat kepolisian dan sepengetahuan pengurus RT/RW di mana konsumen selaku kreditur tinggal.
Tentu saja tata cara pemaksaan seperti tersebut di atas juga menjadi alasan penolakan BPSK atas penarikan dengan upaya paksa tanpa mengindahkan peraturan yang penanganan kasusnya dapat dilimpahkan kepada aparat kepolisian. Jika terbukti ada unsur kekerasan, menjadi ranah kepolisian untuk langsung memprosesnya tanpa harus menunggu keputusan BPSK.
Akhir-akhir ini juga ditemukan penolakan penyelesaian sengketa dalam kasus kredit macet kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan di BPSK. Alasan yang dikemukakan adalah konsumen sudah sepakat dengan isi perjanjian yang menyatakan tunduknya perjanjian tersebut kepada satu wilayah hukum tertentu jika terjadi perselisihan. Contohnya adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat. Hal ini karena kantor pusat perusahaan pembiayaan tersebut berada di Jakarta, sehingga perjanjian kredit di kantor cabang akan merujuk kantor pusat.
Alasan penolakan BPSK juga karena kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdata. Tentu saja kebebasan berkontrak juga memiliki batasan. Ada alasan yang bisa menjadi dasar BPSK menolak pemahaman asas kebebasan berkontrak yang menyimpang tersebut,  yaitu Pasal 1321 KUHPerdata tentang tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diprolehnya dengan paksaan atau penipuan.
Pendekatan yang dilakukan berdasar pasal tersebut yaitu konsumen pada posisi tidak bisa ”berkehendak” dengan bebas dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Ini menjadi alasan BPSK untuk menyelesaikan kasus tersebut walaupun ditolak oleh pelaku usaha, termasuk dengan memeriksa dan memutus secara verstek atau tanpa kehadiran salah satu pihak. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Hakim Agung Susanti Adi Nugroho dalam sebuah pelatihan baru-baru ini.
Berdasarkan terobosan hukum serta pelurusan atas penggunaan pasal-pasal yang tidak pada tempatnya, BPSK dapat terus menegakkan perauran perlindungan konsumen tanpa ragu-ragu. Tentu saja menjadi catatan perusahaan pembiayaan untuk merevisi klausul baku dalam perjanjian untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.
Perlu diketahui bahwa antara UUPK dengan UUJF adalah saling mengisi. Masing-masing merupakan lex specialis derogat lex generalis. Namun, perlu diketahui UUJF dibentuk setelah UUPK sehingga tidak ada alasan pelaksanaan UUJF melampaui aturan yang ada dalam UUPK.

Editor: | dalam: Kolom |
Iklan Cespleng
  • Dijual APV X

    Dijual APV X, tahun 2005, warna Hitam, plat B, Proses Mutasi, harga Rp88.000.000 sudah AD.

  • Butuh uang. Dijual ROCKY 4X4

    Butuh uang. Dijual ROCKY 4X4 tahun 1996 Independet, warna Hitam Metalic, kondisi Bagus, ha…

  • Dijual PANTHER LS

    Dijual PANTHER LS tahun 2001, warna Silver, Asal Laku Harga Rp105.000.000. Hubungi:7514684…

  • Butuh karyawan Laundry

    Butuh karyawan Laundry, Jujur, Tanggung Jawab, Lokasi Barat UMS, Minat. Hubungi:0856470537…

  • Dijual cepat Kijang Kapsul

    Dijual cepat Kijang Kapsul New Model tahun 2004/2003, harag Rp82.000.000 Istimewa Sekali,…

  • Dijual FREED PSD

    Dijual FREED PSD tahun 2010 Akhir, plat AD, Tangan pertama 100%Orisinil, kilometer 34ribu,…

  • TINA MASSAGE

    TINA MASSAGE Kesehatan dan Kebugaran Panggilan. Hubungi:085728932188…

  • Dibutuhkan karyawati Kantor

    Dibutuhkan karyawati Kantor, Langsung kerja, Gaji Besar, usia Maksimal 35 Tahun, Jl Maespa…

  • Dicari 35 Orang Tenaga Kerja

    Dicari 35 Orang Tenaga Kerja Pria untuk bekerja DiToko Besi. Hubungi:632941/082225228699/0…

  • Dijual H.BLITZ

    Dijual H.BLITZ tahun 2011, barang Istimewa, Orisinil, Seperti Baru, plat AD-Solo, Harga Ne…

  • Dijual PAJERO SPORT

    Dijual PAJERO SPORT Dakar tahun 2012/2013, Tangan pertama, plat AB, warna Putih. Hubungi:0…

  • Dijual CARRY ST86/87

    Dijual CARRY ST86/87 Cat Body Casis Mesin Bagus AC, Setengah Pakai, harga Rp21.500.000/Neg…

  • MX06, JPITER06

    MX06, JPITER06, Vega08, Spra02, Karisma 05, Tornado96. tahun:5833282…

  • DIJUAL DAIHATSU Feroza SE

    DIJUAL DAIHATSU Feroza SE tahun 1995 Barang Kaleng, Orisinil, Mesin Kering, Kaki2 OK, AC D…

  • Dijual LGX 1.8 EFi

    Dijual LGX 1.8 EFi tahun 2002, plat AD, Pajak Baru, warna Merah Metalic, Mesin+Body Bagus.

  • ANGKASA PURA BUTUH Staf

    ANGKASA PURA BUTUH Staf Admin Satpam Sopir Ob/Cs G2, harga Rp4.000.000. Hubungi:0857271720…

  • Dijual tanah di Surakarta KOTA

    Dijual tanah di Surakarta KOTA, Bawah Harga, Tanah Kav 150m;165m, harga Rp625.000.000/m. H…

  • CV.ZMB:Urus Kredit Macet

    CV.ZMB:Urus Kredit Macet, Lelang Jaminan, Piutang Macet. Hubungi:081901125665…

  • DIJUAL 2.KIOS Pasar Klaten

    DIJUAL 2.KIOS Pasar Klaten Blok C No.5&22 Harga Nego. Hubungi:081392912320…

  • CLING!!Ubah K.Mandi

    CLING!!Ubah K.Mandi Kerak Jadi Baru, Kantor, Rumah Tangga, Dijamin Puas. Hubungi:7979424…

Menarik Juga »