KLATEN–Program pemerintah untuk merelokasi korban erupsi Gunung Merapi tidak berjalan mulus. Karena hingga saat ini masih ada 132 dari 165 keluarga yang terdampak erupsi Gunung Merapi di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten yang menolak direlokasi.
Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Sri Winoto saat ditemui wartawan di kompleks Setda Pemkab Klaten, Senin (2/4/2012), mengatakan keluarga terdampak erupsi Gunung Merapi di Desa Balerante diberi kesempatan mendaftarkan diri untuk direlokasi paling lambat Sabtu (31/3) lalu.
Hingga hari terakhir tercatat 33 keluarga yang bersedia direlokasi. Dengan demikian, terdapat 132 keluarga yang menolak direlokasi. “Kami tidak bisa memaksa keluarga lain untuk mengikuti relokasi. Kami menghormati keinginan mereka yang menolak direlokasi,” ujar Sri Winoto.
Sri Winoto menjelaskan, 33 keluarga itu akan diusulkan mengikuti program relokasi melalui surat keputusan (SK) Bupati Klaten, Sunarna. Namun, selama SK belum turun, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada keluarga lain untuk mengikuti program relokasi.
Rencananya, 33 keluarga itu akan direlokasi ke kawasan Bendosari di Desa Balerante. Sebelumnya, warga menolak jika direlokasi ke kawasan Tegalweru karena dinilai terlalu jauh dengan desa asalnya. Warga menginginkan mereka direlokasi di kawasan Bendorejo. Akan tetapi, BPBD menolak karena Bendorejo merupakan area terdampak langsung (ATL) erupsi Gunung Merapi.
“Alternatif terakhir di kawasan Bendosari yang berada di luar ATL. Warga juga tidak keberatan jika direlokasi ke sana,” terang Sri Winoto.
Masing-masing keluarga yang bersedia direlokasi akan diberi lahan seluas 100 meter2 dan dibangunkan sebuah rumah bertipe 36 seharga Rp30 juta. Mereka juga akan diberi satu ekor sapi untuk dipelihara.
“Lahan di sana berupa tegalan sehingga cocok untuk pengembangan ternak. Kami akan membuatkan kandang secara komunal agar bisa dimanfaatkan warga secara bersama-sama,” tandas Sri Winoto.