Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)
Sedangkan hasil pendataan susulan Gakin menunjukkan jumlah Gakin meningkat menjadi sekitar 30% dari total penduduk. Dengan demikian terjadi peningkatan 9,4% dari data hasil validasi sebelumnya. Pendataan susulan itu dilakukan setelah muncul protes dari tingkat bawah yang mengklaim masih banyak wilayah yang luput validasi. Karena itu, rekanan diminta melakukan pendataan susulan pada wilayah-wilayah tertentu yang tercecer.
“Kami memang sudah menerima data susulan Gakin dari rekanan. Jumlahnya membengkak dibandingkan hasil validasi pertama lalu. Tetapi saya tidak hafal data finalnya. Yang jelas ada peningkatan sekitar 9% sehingga totalnya 30% jumlah Gakin di Sukoharjo,” ungkap Djoko.
Dia menjelaskan, saat ini Bappeda tengah melakukan sinkronisasi dengan data Gakin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan proses sinkronisasi tersebut selesai pekan ini. Selanjutnya, kata Djoko, Gakin yang belum masuk data PPLS BPS akan diusulkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Diharapkan seluruh Gakin di Sukoharjo masuk data di tingkat pusat dan masuk penentuan kuota setiap program sosial dari pusat seperti program Jamkesmas.
Secara terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin mengatakan, adanya peningkatan data Gakin membuktikan validasi yang dilakukan sebelumnya tidak valid. Terlebih lagi, data Gakin tambahan mencapai 9.4%. Karenanya dia berharap data terbaru Gakin sudah mengkaver seluruh Gakin di Sukoharjo. Dengan demikian diharapkan tak ada lagi Gakin yang protes tidak masuk data Gakin lagi.
Dia berharap dengan adanya data baru, seluruh program sosial dan kesehatan dapat berjalan lancar.“Saya harap data terbaru Gakin segera disampaikan ke pusat agar semua Gakin masuk dalam kepesertaan Jamkesmas,” tandas dia.
