SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Denpasar [SPFM], Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, mengatakan dua wakil walikota, yang ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM, semestinya paham dengan etika pemerintahan. Kementerian sudah mengirim surat peringatan pada dua wakil walikota itu. Diah memaklumi, jika seseorang maju menjadi bupati/wali kota dan gubernur, melalui partai politik. Hanya saja, jika sudah terpilih menjadi kepala daerah, maka ia tak boleh lagi merepresentasikan partai, yang mengantarkannya meraih kursi kekuasaan itu.
Kendati begitu, menurut Diah, dari 491 daerah, hanya ada dua daerah saja, di mana pejabat negaranya ikut melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Dewi menjelaskan, pelarangan yang dilakukan oleh kemendagri lantaran kapasitas mereka sebagai pejabat Negara. [Vivanews/lia]