Halangi Pertambangan, Ada Sanksi

WONOGIRI–Beberapa waktu lalu sosialisasi untuk eksploitasi atau tahap produksi di kawasan pertambangan Desa Purwoharjo, Kecamatan Karangtengah oleh PT Bara Petro Sakti ditolak warga. Pihak PT dalam waktu dekat akan memberikan sosialisasi di tingkat dusun.

Kepala Dinas Pengairan Energi dan Sumberdaya Mineral (PESDM) Wonogiri, Arso Utoro, melalui Kabid Sumberdaya Mineral, Patrem Joko Priyono, mengatakan pihaknya tetap akan membantu pihak PT untuk memperoleh kesepahaman dengan warga.

“Kami optimis masalah itu bisa diselesaikan. Kemungkinan pekan depan kami bisa ikut memfasilitasi ke dusun-dusun. Kami akan mendukung investor yang masuk sejauh tetap sesuai aturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan masyarakat sekitar,” terang Patrem saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/3/2012).

Sebenarnya, lanjut dia, sesuai Undang-Undang (UU) No 4/2009 pasal 165 tentang pertambangan mineral dan batubara, bagi yang merintangi jalannya kegiatan pertambangan akan terkena sanksi. Hal itu berlaku bagi kegiatan pertambangan yang memenuhi syarat dan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun penjara dan atau denda uang maksimal Rp100 juta. Aturan itu tidak berlaku bagi warga yang tanahnya tidak menjadi area tambang namun menolak ada pertambangan di wilayah itu. “Jika yang menolak pemilik tanah, maka tidak dikenai sanksi,” jelasnya.

Terkait permintaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang banyak diminta warga, pihaknya belum dapat memproses karena Perda tentang pertambangan juga belum ada. Saat ini, usulan itu masih dalam proses pembahasan di dewan. “Perda itu perlu karena dalam amanat perundangan, IPR bisa dikeluarkan jika di satu kabupaten/kota sudah ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dan saat ini, WPR baru dalam proses,” imbuhnya.

Lowongan Kerja
PT. JJ GLOVES INDO, informasi selengkapnya

KLIK DISINI

Editor: | dalam: Wonogiri |

1 Komentar pada “Halangi Pertambangan, Ada Sanksi”

  1. gand
    1 April 2012 pukul 21:40

    selama ini apa sudah ada sosialisasi Undang-Undang (UU) No 4/2009 pasal 165 oleh pemerintah terhadap warga masyarakat di Wonogiri umumnya dan Desa Purwoharjo khususnya. kalau belum berarti warga tersebut tidak terkena UU tersebut. maka jangan mengatakan se enaknya kalau melanggar terkena sangsi, yang kena sangsi justru yag sudah tahu tapi tidak mensosialisasikannya. itu baru bicara sangsi.
    kepada orang awam jangan bicara sangsi…… sosialisai UU dulu baru bicara sangsi, itu baru benar. OK

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

mobile paud

Iklan Cespleng
Menarik Juga »