SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BOYOLALI- Penolakan atas rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus dilakukan sejumlah pihak. Spanduk penolakan pun muncul di Boyolali dipasang oleh DPC PDIP setempat.
Pemasangan ini terkait kebijakan dari DPP PDIP pusat terkait penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipatuhi oleh DPC PDIP Boyolali.
Ketua DPC PDIP Boyolali, S Paryanto, menjelasakan pihaknya tidak bermaksud mempengaruhi opini masyarakat untuk ikut menolak rencana kenaikan BBM. Menurut Paryanto pihaknya hanya meneruskan kebijakan resmi yang diambil PDIP pusat.
”Sikap kami tentang hal ini harus tegas. Apalagi penolakan ini sudah diinstruksikan oleh DPP PDIP. Kami juga akan mengirimkan surat penolakan ini kepada Pemkab Boyolali. Tujuannya agar diteruskan kepada pemerintah pusat,” kata Paryanto, ketika ditemui wartawan di kompleks kantor Pemkab Boyolali, Rabu (21/3/2012).
Paryanto menjelaskan sikap penolakan itu diambil dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya efek negatif dari kenaikan BBM. Menurutnya, masyarakat kecil akan merasakan imbas terbesar. Kenaikan BBM otomatis melambungkah harga kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga beban masyarakat semakin tinggi.
Paryanto juga tidak setuju dengan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Menurutnya, hal itu justru kurang mendidik. Pemerintah semestinya memberikan kail, bukan umpan.
”Jika BBM naik, jumlah keluarga miskin juga semakin bertambah. Saat ini di Boyolali terdapat 75.014 rumah tangga sasaran penerima raskin setiap bulan. Jika keluarga miskin bertambah, maka jumlah penerima raskin bisa bertambah. Itu malah akan menjadi beban tambahan untuk pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” tegas Paryanto.