SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BOYOLALI–Perpecahan menimpa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Boyolali. Hal itu dipicu oleh dualisme kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura periode 2010-2015.
Ketua Mahkamah Partai Hanura Kabupaten Boyolali, Sumali Hadi Suyono, menyebut perpecahan terjadi karena DPD Partai Hanura Jateng menerbitkan SK pejabat pelaksana tugas (Plt) dengan ketua baru S Hardjono. Penunjukan Hardjono untuk mengganti ketua lama, Eddy Safari Siswanto, yang diangkat berdasarkan Muscab.
“Dualisme kepengurusan DPD tersebut berimbas ke bawah. Hanura di Boyolali pecah menjadi kubu yang mendukung ketua lama dan yang mendukung Plt yang baru. Kubu yang mendukung ketua lama menganggap pengangkatan Hardjono tidak sah,” ujar Sumali, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (7/3).
Para pendukung ketua yang baru kini mulai bersiap pindah kantor ke Jalan Merbabu Boyolali Boyolali Kota. Sedangkan para pendukung Eddy Siswanto masih bertahan di kantor lama di Jalan Polo Nomor 3, Boyolali Kota. Sumali mengklaim pemberhentian Eddy Siswanto oleh DPD Jateng tidak sah karena tanpa dasar kuat. Selain itu, perpecahan makin runcing karena kubu pendukung ketua lama melaporkan kubu Hardjono ke Polres Boyolali atas tuduhan pemalsuan stempel DPC Hanura Boyolali.
“Laporan sudah dilakukan Minggu (4/3/2012) lalu ke Polres Boyolali karena stempel yang diduga palsu itu telah dipergunakan untuk membuat undangan rapat kerja (raker),” Sumali.
Dikonfirmasi terpisah, Hardjono mengatakan pergantian dilakukan karena ketua lama tidak mampu menyelesaikan konflik internal partai. Dia juga percaya diri dengan posisinya lantran mengantongi SK dari DPD Partai Hanura Jateng. “Terkait pelaporan dengan tunduhan membuat stempel palsu kami siap menghadapi proses hukumnya,” tegas Hardjono.
