SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Sekarang sedang disusun rancangan undang-undang tentang Pilkada yang nanti mengatur pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung,” jelasnya di Banda Aceh, Kamis (23/2/2012).
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi pimpinan daerah di gedung serbaguna kantor Gubernur Aceh. Rapat koordinasi itu dipimpin Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim dihadiri para bupati/wali kota beserta unsur muspida daerah.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dimulai 1 Juni 2005 yang sebelumnya dilakukan DPRD. Namun Pilkada tersebut tidak sepenuhnya berhasil dengan baik, bahkan melahirkan beragam masalah.
Selain itu, sambungnya, biaya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga membebani pemerintah.
“Ongkos penyelenggaraan Pilkada mahal sekali. Seperti pilkada Gubernur Aceh, membutuhkan anggaran Rp244 miliar. Mahalnya anggaran tersebut membuat pemerintahan yang efektif tidak bisa dihasilkan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, DPRD merupakan wakil partai politik di lembaga legislatif. Namun rakyat memilih kepala daerah (Pilkada) yang bukan dari partai politik, sehingga dikhawatirkan program pemimpin daerah terpilih tidak berjalan.
“Bayangkan nanti hasil pemerintahan, akan berbenturan dengan legislatif. Dikhawatirkan stabilitas menjadi terganggu, dan pemerintahan menjadi terbelah,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pusat mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut dan menjajaki mengembalikannya ke DPRD.
Khusus untuk Aceh, kata dia, jika nantinya undang-undang Pilkada sudah diterbitkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak bisa berlaku, karena Aceh memiliki undang-undang khusus.
“Aceh tidak bisa menerapkannya karena pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar Djohermansyah Djohan. Antara
