SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Lagi-lagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan. Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 2.000 transaksi keuangan anggota legislatif yang duduk di DPR dicurigai.
Dan yang mencurigakan, mayoritas dilakukan melalui rekening anggota Badan Anggaran (Banggar). Ada apa ini wahai para wakil rakyat?
Tidak itu saja selain ke Dewan, disiyalir aliran transaksi juga mengalir ke sejumlah menteri khususnya yang terkait dengan kasus Wisma Atlet.
Temuan itu diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR, Senin ( 20/2) lalu.
Temuan itu diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR, Senin ( 20/2) lalu.
Namun sayang apa yang disampaikan Muhammad Yusuf tidak tuntas dan tidak transparan. Karena tidak ada penjelasan masuk ke rekening siapa saja.
Kendati begitu, apapun bentuknya jika sudah ada temuan yang dicurigai khususnya terkait aliran dana sejatinya cepat ditindaklanjuti.
Jajaran PPATK juga menemukan banyak transaksi mencurigakan yang melibatkan unsur kepolisian, jaksa termasuk unsur KPK dengan transaksi yang bisa dikatakan besar.
Artinya temuan PPATK itu ternyata melibatkan unsur yang notabene juga merupakan penegak hukum.
Terkait banyaknya rekening ‘liar’ pada anggota Dewan, harus segera menjadi perhatian serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus terjun membantu menangani temuan tersebut.
PPATK juga harus terbuka dengan menyampaikan seluruh transaksi yang dinilai mencurigakan tersebut. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi saling curiga satu sama lain.
Jika banyak temuan yang melibatkan sejumlah pejabat dari mulai menteri hingga jenderal TNI dan Polri, sejatinya PPATK maupun KPK tidak gentar.
Jangan sampai tekanan untuk menghentikan pengusutan kasus ini terjadi terhadap kedua lembaga itu.
Oleh itu alangkah baiknya jika PPATK segera membuka rekening milik siapa dan kemana saja aliran dana itu mengalir.
Hal ini perlu dilakukan segera, jangan sampai apa yang telah diungkap ke permukaan hanya terbuka sedikit lalu ditutup kembali.
Apalagi PPATK telah menyebutkan ada sejumlah pejabat setingkat menteri, jenderal dan bahkan anggota Dewan. Akan tidak terlalu sulit, jika PPATK berani dan mau membuka kebenaran tanpa takut ada intimidasi.
Di samping itu KPK juga harus cepat merespons temuan dari PPATK tersebut, tanpa harus menunggu permintaan dari PPATK. Tugas KPK melakukan verifikasi dan pendalaman tentunya dibantu dan berdasarkan temuan PPATK.