News
Rabu, 25 Januari 2012 - 20:55 WIB

MESIR Peringati 1 Tahun Revolusi

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Aksi memperingari revolusi Mesir (reuters)

Aksi memperingari revolusi Mesir (reuters)

KAIRO--Memperingati satu tahun pemberontakan penggulingan Hosni Mubarak, Rabu (25/1), puluhan ribuan orang berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo. Selain merayakan perubahan yang dicapai, sebagian dari mereka menyuarakan protes melawan penguasa militer.

Advertisement

Mesir yang merupakan negara terpadat di Arab telah terkena gelombang demokratisasi gerakan Musim Semi Arab, terinspirasi pemberontakan di Tunisia. Memasuki satu tahun pascatergulingnya Mubarak, para aktivis masih mengkhawatirkan para jenderal berkuasa yang dianggap berupaya memboikot arus reformasi guna melindungi kepentingan mereka.

Para aktivis penggagas gerakan “Revolusi 25 Januari” tersebut kemarin menggelar pawai mendesak penguasa militer segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil. “Hapuskan aturan militer, revolusi sampai menang, revolusi di seluruh jalanan Mesir,” teriak sekelompok pemuda di Tahrir.

“Hari ini kami merayakan revolusi sebagai pencapaian rakyat, tapi juga mendorong tuntutan revolusi lainnya harus dipenuhi,” ujar Farid Ismail, anggota Freedom Ikhwanul Muslimin, kelompok yang dilarang di bawah kekuasaan Mubarak.

Advertisement

Sementara, dalam upaya meredakan kritik, penguasa militer mengeluarkan dekrit pencabutan sebagian undang-undang darurat yang telah berlaku selama lebih dari tiga dekade. Keputusan ini efektif berlaku kemarin, bertepatan dengan peringatan pemberontakan melawan Mubarak.

Dalam pidatonya di televisi, Selasa (24/1/2012), Panglima tertinggi Hussein Tantawi, sebagian hukum tersebut masih tetap berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutnya “preman”. Istilah “preman” sendiri selama ini sering digunakan pihak militer Mesir untuk menyebut para pelaku demonstransi antipemerintah.

Keputusan ini tak sepenuhnya memuaskan kelompok-kelompok yang menuntut pencabutan total. Kelompok HAM mengatakan, sedikitnya 12.000 warga sipil telah diajukan ke pengadilan militer sejak Dewan Militer mengambil alih kekuasaan. Banyak dari mereka didakwa dengan tindakan “premanisme”, meskipun dalam kenyataannya mereka melakukan demonstrasi.

Advertisement

(JIBI/SOLOPOS/Niken Ari Purwati)

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif