JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Ruhut Sitompul, kembali mengeluarkan pernyataan pedas. Kali ini dia menilai kalangan Komisi III DPR bersikap diskriminatif dalam menangani korban pelanggaran hukum dan HAM.

“Perlakuan Komisi III DPR terhadap warga negara Indonesia sangat membeda-bedakan atau diskriminatif. Terhadap kasus Mesuji Lampung, mereka kasih perhatian walau tidak sepenuh hati dengan mendatangi lokasi kejadian. Begitupun dengan kasus kekerasan di Aceh,” ujar Ruhut, Rabu (11/1/2012).

Menurut Ruhut, untuk kasus kekerasan di Bima (NTB) yang melibatkan PT SMN, tak ada anggota Komisi III yang memberi perhatian. “Jangankan mendatangi, berkata-kata pun mereka tidak, padahal korban pelanggaran HAM di sana juga warga negara Indonesia,” katanya. Perilaku kalangan Komisi III DPR seperti itu, menurut Ruhut, tentunya sangat menyakitkan masyarakat terutama para korban kekerasan di Bima, Nusa Tenggara Barat yang kurang mendapatkan perhatian. “Kasihan loh, mereka ini kan rakyat Indonesia juga. Jangan dong mereka dibeda-bedakan. Kalau mau berjuang yah berjuanglah untuk rakyat Indonesia, jangan hanya berjuang untuk hal-hal tertentu saja,” katanya.

Ruhut menilai tidak bergeraknya Komisi III DPR RI karena ada kepentingan salah satu partai di sana yang akan terusik jika ada anggota parlemen yang datangi. “Kita tahulah PT SMN itu ada kaitannya dengan Bupati Bima, Fery Zulkarnain. PT SMN kan juga yang membiayai bupatinya untuk maju dalam pilkada lalu,” katanya.

Dia juga mengamati bahwa ada kelompok di Komisi III yang terdiri dari anggota lintas fraksi yang bermain untuk kepentingan-kepentingan pengusaha tertentu. Mereka akan bergerak atau tidak bergerak tergantung dari kepentingan pengusaha yang mereka wakili. Karena itu, kata Ruhut, masyarakat jangan mau lagi terkecoh dengan hal-hal seperti ini.

“Selalu saja begini. Saya melihat seperti ada kelompok di Komisi III yang bermain untuk kepentingan pengusaha-pengusahan tertentu, sifatnya lintas fraksi. Mereka melindungi pengusaha-pengusaha ini,” katanya. “Yang mereka perjuangkan sama sekali bukan rakyat ada keadilan, tapi para pengusaha yang berada di belakang mereka. Hentikan lah perilaku seperti ini, ingat kalian itu wakil rakyat, yang memilih dan membayar gaji kalian itu rakyat, bukan pengusaha-pengusaha itu,” kata Ruhut yang juga anggota Komisi III.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR Budiman Sudjamiko mengungkapkan bahwa lawan yang dihadapinya untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa lahan antara pengusaha dan rakyat, tidak mudah. Para pengusaha dan pemilik perusahaan tambang, perkebunan dan kayu biasanya juga berafiliasi dengan partai dan elit-elit politik tertentu. Namun dia mengaku siap melawan hal itu.

Dia juga akan mengupayakan untuk meninjau kembali semua yang terkait dengan tambang dan perkebunan, baik hak guna usaha, kuasa pertambangan dan berbagai rekomendasi dan keputusan. “Gak ada masalah mau ketua umum kek siapa juga, saya akan katakan hal yang sama karena terlalu besar yang dipertaruhkan bangsa ini kalau kuasa pertambangan dan eksploitasi melekat pada kekuasaan politik. Ini juga akan menghasilkan produk-produk legislasi yang nampaknya legal tapi mencederai rakyat,” ujar mantan aktivis pemuda ini.

Budiman juga menambahkan keinginannya untuk membentuk pansus agraria untuk mengatasi permasalah ini. Upaya ini sudah didukung banyak pihak. Dari pansus itu akan diusulkan dibentuk badan yang khusus akan menangani reforma agraria. “Kita ingin ada transparansi dan keterlibatan masyarakat. Semua harus dikembalikan ke bawah. Kewenangan pemda boleh saja, namun masyarakat juga harus bisa menikmati, tidak seperti sekarang, masyarakt hanya mendapati daerahnya rusak akibat ekploitasi pertambangan seperti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bertolak ke Aceh, Rabu ( 11/1 ), untuk mencari informasi berbagai hal mengenai peningkatan eskalasi teror terhadap masyarakat di Aceh. Wakil Ketua Komisi III Nasir Jamil mengatakan, tim yang akan ke Aceh beranggotakan 10 orang. Unsur pimpinan Komisi III yang ikut dalam tim yakni Nasir dan Aziz Syamsuddin.”Kita ingin mendapatkan informasi terkait kasus kekerasan karena tadi malam juga ada toko terbakar. Ini yang kita enggak tahu apakah kejadiannya tiba-tiba atau ada yang lain. Karena kejadian ini menjelang Pilkada,” tandasnya.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif