Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Prabowo Subianto (en.wikipedia.org)
KUPANG – Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Letjen (Purn) Prabowo Subianto menilai ada fenomena demokrasi di negeri ini “dibajak” dengan uang.
“Kita telah memilih jalan demokrasi. Artinya kita akan memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk memilih pemimpinya, tetapi saya melihat ada fenomena jalan demokrasi ini hendak dibajak, hendak dirusak oleh nilai-nilai yang mengutamakan kekuatan uang,” katanya pada acara perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 bersama masyarakat NTT di Kupang, Sabtu (7/1/2012).Menurut Prabowo, sebuah proses politik yang mengandalkan kekuatan uang sangat merusak nilai-nilai dan kualitas pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dalam sebuah hajatan politik di negara ini. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya para gubernur, bupati dan walikota serta anggota dewan yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan diseret ke pengadilan.
Setiap hari, kata dia, bangsa ini menyaksikan sendiri di televisi yang menyiarkan pimpinan-pimpinan bangsa ini, seperti para menteri, direktur jenderal pada departemen-departemen dan anggota DPR yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi. “Saya kemarin mengunjungi sebuah kabupaten di Pulau Jawa dan mendapat laporan bahwa seorang calon bupati harus menghabiskan uang sebanyak Rp15 miliar untuk memenangkan pemilihan. Angka ini sangat besar jika dibanding dengan gaji seorang bupati,” katanya.
Prabowo pun merinci gaji bupati yang diketahui. “Saya tidak tahu di NTT, tetapi di Jawa, gaji seorang bupati hanya Rp5 juta per bulan. Bagaimana mungkin dengan gaji Rp5 juta per bulan bisa mengembalikan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp15 miliar selama menjabat,” katanya.
Hal itu berarti pembangunan tidak akan bisa berjalan optimal dan korupsi terhadap uang rakyat tentu tidak bisa dihindari, karena semangat untuk mengembalikan modal itu cukup kuat. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat meluruskan kembali jalan demokrasi yang sudah menjadi pilihan bersama dalam sistem politik negeri ini.
“Kita harus waspada, karena jika demokrasi karena uang maka, tidak akan memberi manfaat apa-apa bagi rakyat kecil,” katanya. Rakyat di pedesaan akan tetap hidup apa adanya dan tidak akan berubah karena pemimpin akan lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompok, kata Prabowo.
JIBI/SOLOPOS/Ant
