SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos) — Lembaga swadaya masyarakat (LSM) diharap tidak mencari keuntungan di dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai alat kontrol di antara pemerintah dan warga. Selain itu, keberadaan LSM yang bergerak di akar rumput dinilai belum terkorelasi dengan LSM yang bergerak di ruang publik.
Idealnya, LSM memposisikan diri sebagai wadah maupun alat media dalam suatu perubahan mendasar terhadap warga. LSM juga diminta mengedepankan nilai demokratif, partisipatif dan anti kekerasan. “LSM belum mampu melakukan berbagai inovasi dalam strategi kerja. Belum ada pembagian kerja serius antara LSM di akar rumput dan yang berkiprah di kalangan publik,” kata Wakil Bupati Sukoharjo, Haryanto saat membacakan pengantar Bupati Wardoyo Wijaya dalam acara Sosialisasi Pengembangan, Pemberdayaan dan Rakor Ormas/LSM di Rumah Dinas Bupati Sukoharjo, Minggu (30/1).
Kenyataan di lapangan, lanjutnya, LSM memiliki keterbatasan melakukan dukungan publik. Hal itu dinilai mempengaruhi kurangnya gebrakan fantastis yang langsung bersentuhan dengan warga. “Gebrakan fantastis dan langsung bersentuhan dengan warga masih relatif terbatas,” ungkapnya.
Dia menyampaikan LSM diharap menempatkan diri secara proporsional dan tidak lepas dari fungsinya sebagai lembaga independen. Dia juga menekankan LSM diminta tidak mengganggu anggaran daerah. Hal itu dinilainya sebagai upaya kemandirian dan penguatan terhadap LSM sendiri. “Dalam hal itu, Pemda juga memberi ruang gerak untuk keleluasaan LSM. LSM bisa mengakses informasi terhadap berbagai SKPD yang ada,” imbuhnya.
Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko yang hadir dalam kesempatan itu menanggapi masalah keindependenan yang mestinya dimiliki LSM. Dia mengaku mendengar beredarnya LSM yang keluar dari prinsip independenya. “Saya mendengar ada kategori LSM Plat merah maupun Plat hitam,” ungkapnya.
Acara itu mengundang 37 LSM dan 15 Ormas yang tersebar di seluruh wilayah Sukoharjo. ovi