SOLOPOS.COM - ilustrasi (dok Solopos)
Solo (Solopos.com)–DPRD Kota Solo menolak permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terkait pengambilalihan hak pengelolaan dua makam di perbatasan yakni tempat pemakaman umum (TPU) Pracimoloyo maupun TPU Daksinoloyo.
Ketegasan tersebut disampaikan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Solo. Sebagai informasi, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo beberapa kali mengirim surat kepada Pemkot Solo. Isi surat tersebut adalah Pemkab Sukoharjo meminta Pemkot Solo menyerahkan hak pengelolaan TPU menyusul lokasi dua makam yang dimaksud masuk dalam teritorial Kota Makmur.
Menanggapi permintaan Pemkab Sukoharjo, Ketua Pansus Pemakaman DPRD Solo, Kusrahardjo menuturkan TPU Pracimoloyo dan Daksinoloyo merupakan milik Pemkot Solo. “Ada kesejarahan panjang yang mengikuti dua TPU yang sekarang masuk di wilayah Sukoharjo. Jadi dua TPU itu sejak zaman Keraton sudah ada. Saat itu di Pracimoloyo bahkan ada makam mertua PB III sehingga makam itu sekarang masuk sebagai situs sejarah,” ujarnya di hadapan wartawan, Senin (27/6/2011).
Saat Surakarta menjadi kabupaten kota, imbuh Kusrahardjo, Sukoharjo selanjutnya menjadi bagian di dalamnya. Namun sejarah berlanjut yakni pada 16 Juni 1946, Surakarta menjadi kota besar dan berpisah dengan Sukoharjo. Meski ada pemisahan, namun makam tentunya masih milik kota Solo karena bicara kepemilikan menurut Kusrahardjo tidak ada kaitannya dengan kewilayahan.
“Posisi dua TPU itu seperti Pabrik Es Saripetojo yang berada di Solo. Pabrik es adalah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) namun berada di Kota Solo,” ujar Kus. Mengingat status kepemilikan dua TPU sebagai aset Solo, Kus meminta Pemkot segera mengundang Pemkab Sukoharjo dengan agenda klarifikasi.
(aps)
