SOLOPOS.COM - foto:maju-indonesia-ku.co.cc
Bandung–Tuntutan Aliansi Masyarakat Sunda yang meminta Rektor IPDN mundur tidak tepat. Tuntutan tersebut pun dinilai terlalu melenceng dari isu yang ada. Rektor IPDN ditunjuk oleh Mendagri dan ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.
“Tuntutan agar Rektor IPDN mundur, bukan porsinya,” ujar Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, dalam pertemuan dengan masyarakat sunda, di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Minggu (16/1) malam.
Dijelaskannya, pemilihan rektor IPDN berbeda dengan pemilihan rektor perguruan tinggi lainnya. Sebab, rektor IPDN ditunjuk berdasarkan keputusan presiden.
“IPDN ini adalah perguruan tinggi kedinasan, berbeda dengan perguruan tinggu lain. Rektornya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan diusulkan ke presiden lewat tim penentu akhir (TPA) yang dipimpin wakil presiden,” paparnya.
Sementara itu, empat tuntutan masyarakat pasca berkembangnya isu SARA adalah meminta Nyoman minta maaf di hadapan media cetak dan elektronik selama tujuh hari berturut-turut. Kedua meminta Rektor IPDN mundur dari jabatannya.
Ketiga menyediakan ruang publik untuk masyarakat Jatinangor. Terakhir, meminta IPDN peduli pada pengembangan masyarakat Jatinangor.
Nyoman sendiri mengaku sudah melakukan apa yang diminta oleh aliansi tersebut. Salah satunya adalah menyediakan bisnis center di lingkungan IPDN pasca penutupan gerbang masjid sekitar. Hal itu untuk memfasilitasi para pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar masjid.
dtc/tiw