SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Dr dr Much Syamsulhadi SpKJ(K), saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/1), mengungkapkan rencana pemerintah tersebut akan terealisasi jika variabel-variabel yang mendukung, nantinya terpenuhi. Misalnya soal kepastian pemerintah yang akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan universitas.
Selama ini, katanya, adanya jalur mandiri dimaksudkan untuk subsidi silang dan bukan untuk memperkaya universitas ataupun menyejahterakan dosen PTN. Dana yang diperoleh universitas melalui jalur mandiri, digunakan untuk pengembangan universitas.
“Misalnya untuk mengembangkan perpustakaan dan laboratorium,” ujarnya.
Dana universitas yang diperoleh dari pemerintah, ungkapnya, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dosen dan karyawan. Oleh karena itu PTN berusaha mendapatkan dana tambahan, salah satunya dengan menyelenggarakan jalur mandiri saat penerimaan mahasiswa baru.
“Misalnya untuk mengembangkan perpustakaan dan laboratorium,” ujarnya.
Dana universitas yang diperoleh dari pemerintah, ungkapnya, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dosen dan karyawan. Oleh karena itu PTN berusaha mendapatkan dana tambahan, salah satunya dengan menyelenggarakan jalur mandiri saat penerimaan mahasiswa baru.
Jika pemerintah benar-benar menghapus jalur mandiri PTN, ungkapnya, hal ini akan memudahkan universitas dan rektor yang memimpin. Pasalnya para pimpinan tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana bisa mendapatkan dana tambahan untuk mengembangkan universitas. “Kalau kebijakan ini dilaksanakan, rektor UNS mendatang pekerjaannya akan lebih ringan,” katanya.
Soal bagaimana universitas akan mendapatkan tambahan dana dari pemerintah untuk pengembangan institusi, Syamsulhadi memerkirakan, nantinya dana akan diperoleh melalui program hibah kompetisi. Karena laporan keuangan UNS tahun 2009 memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian, ia memerkirakan UNS tidak akan mengalami kesulitan berarti untuk mendapatkan dana dari pemerintah. “Dengan penilaian laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, berarti UNS bisa dipercaya dan tidak terdapat indikasi penyimpangan keuangan di UNS. Jadi kepercayaan itu akan lebih mudah diperoleh,” katanya.
Menjadi mahal
Sebelumnya, Mendiknas Mohammad Nuh di Surabaya bahwa jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuat pendidikan tinggi menjadi mahal. “Insya-Allah, tahun 2012 sudah tidak ada lagi jalur mandiri,” kata M Nuh di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.
M Nuh menjelaskan, struktur anggaran PTN selama ini berkisar pada SPP (dana masyarakat), kerjasama (mitra), dan pemerintah (dana bantuan pemerintah). “Selama ini, PTN ambil jalan pintas untuk membiayai diri dengan menaikkan SPP atau membuka jalur mandiri. Nanti hal itu akan diubah secara bertahap dengan dana pemerintah lebih meningkat,” ujarnya.
Menurut mantan Rektor ITS Surabaya itu, peningkatan dukungan pemerintah untuk anggaran PTN itu sangat memungkinkan sehubungan dengan kenaikan anggaran fungsi pendidikan. “Tahun 2011, anggaran fungsi pendidikan yang kami kelola mencapai Rp 248 triliun dan tahun 2012 akan meningkat Rp 40 triliun lebih menjadi Rp 284 triliun, sehingga dana untuk pendidikan tinggi akan dapat ditingkatkan,” katanya.
Bahkan, kata Mendiknas, pihaknya secara khusus akan mengucurkan dana Rp 200 miliar untuk Universitas Trunojoyo (Unijoyo) di Bangkalan, Madura. “Itu terkait dengan adanya Jembatan Suramadu yang perlu didukung dengan upaya membangun Madura, bukan membangun di Madura. Untuk membangun Madura, maka sumber daya manusia merupakan pendekatan utama,” katanya.
ant/ewt