SOLOPOS.COM - Ilustrasi lumpur Lapindo (Dok/Solopos)
Kapolres Sidoarjo AKBP M Iqbal, Rabu (2/3/2011), mengatakan, saat ini petugas kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi warga korban Lumpur Lapindo itu.
“Terkait dengan kasus ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk membantu mengusut kasus ini,” ujarnya menegaskan.
Ia mengemukakan, meski polisi telah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi, namun polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan uang ganti rugi ini. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini serta memeriksa sejumlah saksi mulai dari warga, staf BPLS, dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Ia menjelaskan, dari pemeriksaan sementara, polisi sudah menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi korban Lumpur Lapindo.
“Indikasi diperoleh dari keterangan staf BPN dimana antara luasan tanah yang ada dengan nilai uang ganti ruginya tidak sesuai,” paparnya.
Namun, lanjut Kapolres, polisi masih belum bisa mengetahui berapa nilai uang yang telah diselewengkan, dan karena itu, polisi berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung berapa nilai uang yang diselewengkan. Dia juga membantah pemeriksaan oleh kepolisian dianggap berjalan lambat.
Sebelumnya, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang ganti rugi warga yang diduga dilakukan oleh oknum tim verifikasi BPLS. Dalam laporannya, modus penyelewengan dengan meminta bayaran pada warga apabila tanahnya ingin diberi ganti rugi sebagai tanah kering, dan bukan tanah sawah.
Warga yang tidak mau memberi bayaran ganti ruginya dipersulit karena oknum tim verifikasi BPLS itu mengubah status tanah kering menjadi tanah sawah yang nilai ganti ruginya jauh lebih rendah.
(Ant/try)