SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Wakil Ketua MPR BRA Mooryati Soedibyo mengingatkan, calon presiden harus siap menang dan juga siap kalah, serta pihak yang menang harus diapresiasi bahwa capres itu memang lebih dipilih rakyat dibanding pasangan lainnya.
“Begitu juga bila pasangan capres kalah atau tidak dipilih mayoritas rakyat, harus ‘legowo’ (iklas),” katanya di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, proses demokrasi berupa pemilu legislatif yang sudah berlangsung harus diapresiasi. Proses selanjutnya, yakni pemilihan presiden langsung, juga harus disambut secara dewasa agar demokrasi di Indonesia tumbuh dan Indonesi menjadi negara demokrasi yang dihormati dunia internasional.
Tokoh nasional ini mengatakan, presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pilpres mendatang harus dapat saling mengisi dalam menjalankan tugas kenegaraan secara baik. Bila hubungan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan kenegaraan bisa berlangsung dengan baik.
Hal ini sangat penting dalam konteks koalisi yang kini tengah dibangun untuk menyusun pasangan presiden dan Wapres.
Wapres, katanya, walaupun dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan hanya sebagai pembantu presiden, tetapi harus figur yang memiliki kemampuan dalam memimpim, mempunyai pengalaman dalam birokrasi pemerintahan dan piawai berpolitik.
“Sebab Wapres bersama presiden mengurus organisasi yang amat besar yakni negara,” katanya menanggapi makin intensifnya pembicaraan koalisi dan semakin jelasnya pola dan format koalisi mendatang.
Pendiri PT Mustika Ratu Tbk menjelaskan, Wapres membantu tugas-tugas presiden. Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan tersebut, tentunya atas persetujuan presiden.
“Idealnya antara presiden dan wapres mencerminkan keterpaduan kepemimpinan yang kokoh,” kata Mooryati.
Mengenai figur presiden dan wapres mendatang, Mooryati mengatakan semua pihak harus menunggu kepastian dari proses dan mekanisme yang dalam waktu dekat akan dibahas dalam berbagai forum, sepeti rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Khusus Partai Golkar, Rapat Kerja Nasioanl (rakernas) Partai Demokrat maupun Rakernas PDIP.
“Partai-partai baik Golkar, Demokrat maupun PDIP ‘kan punya mekanisme masing-masing untuk menentukan capres atau cawapres,” katanya.
Sumber: Antara
Oleh: Anik Sulistyawati