Hari ini, Solo terancam gelap

SOLO--Pemutusan aliran listrik ke penerangan jalan umum (PJU) di Kota Solo oleh PLN APJ Kota Solo tetap dilakukan mulai Jumat (23/12/2011) ini. Akibatnya Solo terancam gelap karena ada 17.000 PJU yang dimatikan.

Hal itu ditegaskan Manajer PT PLN APJ Solo, Puguh Dwi Atmanto, saat bersama jajarannya bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi, di Gedung DPRD, Kamis (22/12/2011).

Puguh menjelaskan pemutusan aliran listrik tersebut terpaksa dilakukan PLN, menyusul masih adanya tunggakan rekening PJU yang belum dibayarkan Pemkot.

Meskipun diakui Puguh, pihaknya telah menerima surat dari Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, yang meminta pembatalan pemutusan tersebut.
”Sebenarnya selama ini PLN telah menempuh berbagai langkah persuasif, khususnya kepada Pemkot Solo, baik diskusi atau melalui pertemuan untuk mengoordinasikan jalan keluar akan tetapi hasilnya terus nihil sehingga PLN terpaksa mengambil langkah terakhir berupa pemutusan PJU yang menjadi tanggung jawab Pemkot,” tegas Puguh.

Kebijakan pemutusan jaringan listrik itu, ditambahkan Puguh, juga tak lepas dari perintah langsung PLN Distribusi Jateng-DIY.

”Sebab untuk saat ini kewenangan sudah bukan lagi di tangan manajemen di masing-masing wilayah APJ. Sehingga kali ini, kami sudah tidak bisa lagi mengupayakan cara lain. Seperti yang sebelumnya kali lakukan untuk mengatasi penunggakan pembayaran listrik di 2010,” terangnya.

Puguh mengungkapkan kasus serupa sebenarnya pernah terjadi pada 2010. Saat itu Pemkot juga menunggak pembayaran sekitar Rp 3,6 miliar. Hal itu berimbas pada penilaian terhadap kinerja PLN Distribusi Jateng-DIY secara umum dan APJ Solo khususnya.

Namun, karena masih bisa dikoordinasikan dengan APJ lainnya di wilayah Jateng-DIY, dari sisi kinerja Distribusi Jateng-DIY masih bisa terselamatkan. Tapi, bagi APJ Solo jajaran manajemennya tetap terkena imbas, berupa sanksi dari PLN pusat.

”Tapi untuk tahun ini, kami tidak mungkin bisa mengulanginya. Apalagi, dari sisi kewajiban kami sudah menyetorkan PPJU (Pajak Pembayaran Jalan Umum-red) kepada Pemkot secara rutin. Dan juga, kami terus mendapat tekanan dari Semarang untuk melakukan pemutusan jika sampai deadline belum ada pelunasan,” tandasnya.

Ditanya tentang kemungkinan penundaan pemutusan PJU, Puguh menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan, kecuali ada perintah dari GM PLN Distribusi Jateng-DIY. ”Kemungkinan itu bisa saja dilakukan jika Pemkot melakukan komunikasi langsung dengan Semarang, untuk meminta penundaan pemutusan,” imbuhnya.

Puguh menambahkan saat ini pihaknya menunggu solusi dari Pemkot menyangkut pembayaran tunggakan. ”Di luar itu, sampai ada pembayaran, kami tidak bisa tidak melakukan pemutusan. Kecuali, kalau memang ada perintah dari atasan langsung, baru kami bisa tidak memutus PJU,” imbuh Puguh.

Rodhi mengatakan sebenarnya terkait tunggakan PJU 2011, dalam APBD 2012 sudah ada anggaran Rp 9 miliar untuk pembayarannya.

”Selain itu ada anggaran senilai Rp 24 miliar untuk alokasi pembayaran PJU tahun 2012. Kalau bisa kami memang berharap agar PLN tidak memutus PJU. Khususnya, di tanggal 24 dan 25 Desember. Karena ada perayaan Natal.”

”Tapi, kalau memang dari sisi aturan tidak memungkinkan, kami tidak bisa berbuat banyak. Yang jelas, untuk tahun depan harapannya kejadian seperti ini tidak lagi terulang, karena sudah ada anggaran untuk membayar PJU selama setahun,” kata Rodhi.

Sementara itu, Pemkot Solo menilai ancaman PLN untuk memadamkan 17.000 titik lampu PJU mulai Jumat (23/12/2011) ini sebagai tindakan arogan sebuah lembaga pemerintah yang tidak memikirkan kepentingan rakyat.

Tindakan itu meresahkan masyarakat karena PLN diminta tidak melaksanakan ancamannya. Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan di Balaikota, Kamis (22/12/2011), menegaskan persoalan tunggakan pembayaran rekening PJU yang menjadi alasan pemadaman itu merupakan urusan antarlembaga, yakni Pemkot dengan PLN. Sehingga dalam hal itu, tidak seharusnya rakyat dikorbankan.

Selain itu, Rudy mengatakan PLN sebenarnya tidak perlu melontarkan ancaman pemadaman karena Pemkot berencana menyelesaikan permasalahan tunggakan itu.

Pemkot sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 9 miliar lebih dalam RAPBD 2012 untuk melunasi tunggakan itu, di samping anggaran rutin senilai Rp 20 miliar.

”Hanya saja untuk pencairan anggaran itu kan perlu proses dan 2012 juga tinggal hitungan hari. Masyarakat sudah dibuat resah dengan ancaman pemadaman itu. Apalagi sebentar lagi Natal dan Tahun Baru. Penerangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang merayakan momentum itu sehingga kami memohon PLN tidak melakukan pemadaman itu,” jelas Rudy, sapaan akrab Wawali, didampingi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Budi Yulistianto.

(sry/shs)

Editor: | dalam: Solo |

6 Komentar pada “Hari ini, Solo terancam gelap”

  1. alexander
    23 Desember 2011 pukul 09:59

    seharusnya PLN berbijaksana jika dalam mengambil keputusan, seumpamanya listrik mati dan terjadi laka di jalan berarti PLN siap bertanggung jawab juga akan kejadian tersebut. biarkan ini masalah intern diselesaikan secara intern juga.

  2. nomo
    23 Desember 2011 pukul 13:33

    kenapa bisa sampai nunggak???

  3. apit
    23 Desember 2011 pukul 18:41

    saya rasa tentunya kedua belah pihak baik pemkot maupun PLN Solo agar duduk kembali dan harus mengdepankan yang lebih besar yakni masyarakat jangan di korbankan. Saya yakin dengan kearifan budaya Solo semua dapat diatasi dengan baik. Lucu juga ya..keduanya merupakan lembaga negara milik negara ya mbok rukun rukun saja , malu sama rakyat kalau ribut..yang patuh membayar pajak.

  4. TITO
    23 Desember 2011 pukul 20:07

    harusnya pemkot sadar itu, wong dana sudah ada kok..kenapa mesti dialokasikan..
    tiap bulannya PLN sdh bayar pajak PJU dan itu masih surplus..kenapa harus bingung cari dan buat bayar

  5. wong cilik
    23 Desember 2011 pukul 20:21

    kenapa bisa nunggak ya ?

  6. Frank
    24 Desember 2011 pukul 11:10

    Emang bakal ada pemilihan direksi pln ya kok bos pln jateng yang satu ini seperti cari perhatian yang kasar macam sampah begini????

    Ada jalur komunikasi yang bisa digunakan, utamakan musyawarah demi menghindari konflik. Sudah nunggak bertahun2 po, kok solusi yang digunakan sakleg begini??????!! Nggak punya etika persaudaraan dan toleransi blas. Bisnis nomer satu, lama2 bisa jadi orang asing di negeri sendiri!

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

Iklan Baris

    No items.

Menarik Juga »