SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)–Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Solo mengklasifikasikan kemiskinan atau penduduk miskin dalam tujuh karakter pokok.
Pengklasifikasian dilakukan untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam penanggulangannya.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Eksekutif TKPKD Solo, Samuel Rory, bukan Koordinator TKPKD seperti beritakan saat ditemui Espos.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Eksekutif TKPKD Solo, Samuel Rory, bukan Koordinator TKPKD seperti beritakan saat ditemui Espos.
Menurut dia setiap karakter kemiskinan mempunyai cara berbeda untuk penanganan. “TKPKD membagi kemiskinan kota dalam tujuh karakter pokok. Setiap karakter harus ditangani dengan perlakuan atau pendekatan berbeda,” katanya, Jumat (28/10/2011).
Karakter pertama yakni kemiskinan yang ada di wilayah sekitar atau dekat pusat kekuasaan. Suatu ironi klasik tentang kekuasaan dan kemiskinan.
Karakter selanjutnya masyarakat miskin di bantaran sungai dan jalur kereta. Fenomena itu bisa ditemui di Kelurahan Sangkrah dan beberapa kelurahan di Jebres.
TKPKD juga menyoroti keberadaan masyarakat tidak mampu di sekitar area pusat bisnis seperti di belakang Singosaren.
Karakter penduduk miskin selanjutnya yaitu sebagian masyarakat di kawasan kota lama, kampung pengembangan seperti area relokasi, serta slum area.
Di sisi lain menurut Samuel, TKPKD masih menunggu pengesahan draf strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) oleh Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi).
SPKD merupakan konsep yang disusun TKPKD sebagai bentuk sumbangsih bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bengawan.
“Dana Rp 75 juta untuk TKPKD sudah habis untuk operasional termasuk penyusunan SPKD. Draf SPKD saat ini posisinya masih menunggu pengesahan Walikota,” imbuh Samuel.
Menurut dia ada delapan poin pokok strategi penanggulangan kemiskinan yang diajukan TKPKD. Poin-poin strategi itu di antaranya pembenahan layanan untuk masyarakat miskin, yang tidak tepat sasaran. Langkah itu harus dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Strategi selanjutnya penetapan data tunggal penduduk miskin versi TKPKD sebagai pegangan seluruh pemangku kepentingan.
Strategi berikutnya mensinerjikan berbagai layanan penanggulangan kemiskinan mulai dari Pemkot, swasta hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Termasuk strategi penyatuan Musrenbangkel pada penanggulangan kemiskinan.
(kur)
