SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok.SOLOPOS), GANTI RUGI--Asisten II Sekda Klaten, Edy Hartanta (pakai jas) didampingi Kepala Dinas Pertanian, Sri Mulyaningsih (berjilbab) menyerahkan sapi kepada warga Balerante, Kecamatan Kemalang di lapangan Balerante, Selasa (21/12). Sapi itu merupakan ganti rugi dari pemerintah untuk korban erupsi Merapi. (JIBI/SOLOPOS/Rohmah Ermawati)
Ilustrasi (Dok.SOLOPOS), GANTI RUGI--Asisten II Sekda Klaten, Edy Hartanta (pakai jas) didampingi Kepala Dinas Pertanian, Sri Mulyaningsih (berjilbab) menyerahkan sapi kepada warga Balerante, Kecamatan Kemalang di lapangan Balerante, Selasa (21/12). Sapi itu merupakan ganti rugi dari pemerintah untuk korban erupsi Merapi. (JIBI/SOLOPOS/Rohmah Ermawati)
Boyolali (Solopos.com)–Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah mempertanyakan pembelian dan ganti rugi sapi yang mati karena erupsi Gunung Merapi, akhir tahun lalu.
Fitra menyinyalir adanya ketimpangan terkait jumlah sapi mati serta jatah pembelian sapi dari warga Merapi.
Fitra menyebut berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) disebutkan jatah pembelian sapi mencapai 176 ekor dengan nilai sekitar Rp 1,7 miliar.
Fitra menyebut berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) disebutkan jatah pembelian sapi mencapai 176 ekor dengan nilai sekitar Rp 1,7 miliar.
“Pemkab hanya membeli sapi sekitar 90 ekor. Padahal alokasi dananya hampir sama yaitu Rp 1,7 miliar. Hal ini tentunya ada kejanggalan,” jelas Bagian Advokasi dan Divisi Hukum Fitra Jawa Tengah, Sunaryanto saat ditemui wartawan, Rabu (21/9/2011).
Sunaryanto mempertanyakan teknis pembelian sapi yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali.
Lebih lanjut Sunaryanto mengatakan dari data BNPB tercatat untuk ganti rugi sapi mati anggarannya mencapai Rp 595 juta. Dana tersebut untuk mengganti sapi mati yang diganti rugi sekitar 70 ekor. Akan tetapi, laporan anggaran Pemkab sapi yang mati mencapai ratusan ekor.
“Padahal sapi di Selo yang mati lebih banyak. Selain itu, mereka banyak yang belum mendapatkan ganti rugi,” terangnya.
Ia menceritakan salah satu warga bernama Slamet, warga Samiran, Kecamatan Selo yang ia dampingi belum mendapatkan ganti rugi hingga kini.
Selain itu, pihaknya menyayangkan tidak ada pendataan yang merata di lapangan terkait sapi yang mati. Dari penelusurannya, sapi yang mati akibat erupsi Merapi ini tidak sampai ratusan ekor.
Sebelumnya, dugaan ketimpangan jumlah sapi ini terkuak pada penggantian sapi mati beberapa waktu lalu. Bantuan sapi untuk enam warga Selo ditarik oleh Pemkab Boyolali. Terlebih dalam pemberian bantuan sapi ini muncul isu adanya pungutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Boyolali Dwi Priyatmoko menjelaskan sudah menarik kembali enam ekor sapi bantuan yang bermasalah tersebut. Sementara sapi yang dibeli dari warga korban erupsi akan dikembalikan kepada warga dalam bentuk bantuan bergulir.
“Sapi yang dibeli dari warga itu dititipkan atau digaduh kepada 30 kelompok peternak selama tiga tahun. Selepas itu sapi bantuan dikembalikan,” jelasnya.
Dana bantuan Merapi ini sempat heboh di kalangan legislatif saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati tahun anggaran 2010.
(rid)
