SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)–Sejumlah legislator Solo menyoroti turunnya belanja langsung hingga 14,7% dibanding alokasi anggaran perubahan ketika pembahasan berlangsung.
Yang paling menyoroti fakta turunnya alokasi belanja langsung antara pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) dengan Raperda APBD-P 2011 adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi rapat paripurna yang digelar, Senin (19/9/2011).
Juru bicara FPDIP, Marhaeni mengatakan belanja langsung dalam anggaran perubahan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut setelah dihitung mencapai kurang lebih 14,7%.
“FPDIP menanyakan, alasan apakah yang menjadi dasar sehingga belanja langsung mengalami penurunan yang signifikan dari anggaran semula pada waktu penyusunan. Kami mohon penjelasannya,” tutur Marhaeni, Senin.
Sorotan terhadap naiknya alokasi belanja pegawai juga disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Asih Sunjoto Putro. Dikatakannya, pada anggaran perubahan alokasi belanja pegawai mengalami kenaikan senilai Rp 24 miliar.
“Kami dari FPKS mohon penjelasan mengenai peningkatan belanja pegawai hingga Rp 24 miliar. Mohon kami diberi rincian penggunaan kenaikan tersebut serta apa dasar hukum yang digunakan Pemkot?” tandas Asih.
Sebaliknya dengan peningkatan kebutuhan belanja pegawai tersebut, Asih mempertanyakan kenapa justru dana alokasi umum (DAU) mengalami penurunan. “Dalam anggaran perubahan terjadi koreksi pengurangan DAU senilai Rp 201 juta. Kami dari FPKS mempertanyakan apa penyebab pengurangan DAU itu? Apakah bisa diartikan bahwa tidak semua tunjangan profesi guru PNSD dikaver melalui DAU tersebut?” ujar Asih.
(aps)
