SOLOPOS.COM - Widdi Srihanto (Dok. SOLOPOS)
Solo (Solopos.com)–Konsep pengadaan tanah yang sedianya akan diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dalam program relokasi warga penghuni kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo, bakal dibatalkan.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A & KB) Kota Solo, Widdi Srihanto, ketika dimintai informasi perihal kelanjutan persiapan pelaksanaan program relokasi warga penghuni bantaran Sungai Bengawan Solo.
Sebelumnya, konsep pengadaan tanah tersebut muncul dari hasil konsultasi Pemkot dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait program relokasi warga penghuni bantaran sungai.
Namun setelah ada pembahasan oleh tim Pemkot, konsep tersebut dinilai belum diperlukan dalam melaksanakan program relokasi.
“Sebab dari aspek sosial, program relokasi ini kan karena Pemkot ingin membebaskan mereka (warga penghuni bantaran sungai-red) dari persoalan banjir. Sehingga Pemkot menilai konsep pengadaan tanah tersebut untuk saat ini belum diperlukan,” ungkap Widdi kepada wartawan di Balaikota Solo, Rabu (14/9/2011).
Disinggung tentang keberadaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Pemkot guna melaksanakan konsep pengadaan tanah tersebut, Widdi menyatakan tidak akan ada persoalan meskipun konsep pengadaan tanah itu tidak diterapkan.
Widdi menilai P2T yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Walikota pada tahun 2010 lalu, hanya merupakan sebuah alat.
Meskipun demikian, Widdi menyatakan hingga saat ini Pemkot terus mematangkan konsep yang nantinya bisa diterapkan guna merealisasikan program relokasi tersebut. Diharapkan akhir tahun nanti, konsep tersebut sudah siap.
(sry)
