STADION MANAHAN -- Kawasan kompleks Stadion Gelora Manahan Solo diharapkan bisa dikelola dengan lebih baik oleh unit teknis khusus di bawah Pemkot Solo. (JIBI/SOLOPOS/dok) STADION MANAHAN -- Kawasan kompleks Stadion Gelora Manahan Solo diharapkan bisa dikelola dengan lebih baik oleh unit teknis khusus di bawah Pemkot Solo. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Minggu, 31 Juli 2011 16:06 WIB Solo Share :

Pemkot Solo rencanakan kelola kompleks Stadion Manahan lewat UPTD tersendiri

Solo (Solopos.com) – Pengelolaan Stadion Manahan Solo direncanakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah kendali satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun untuk kepastiannya masih menunggu proses perubahan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK).

STADION MANAHAN -- Kawasan kompleks Stadion Gelora Manahan Solo diharapkan bisa dikelola dengan lebih baik oleh unit teknis khusus di bawah Pemkot Solo. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto saat ditemui wartawan akhir pekan lalu. Kemungkinan Manahan masuk tanggung jawab bidang pemuda dan olahraga yang sekarang masih menjadi satu dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). ”Kami masih menunggu proses perombakan SOTK, saat ini belum. Yang jelas rancangan kami pengelolaan Manahan memang oleh UPTD,” katanya.

Hanya saja Pemkot Solo tetap membuka celah kerja sama dengan pihak swasta melalui SKPD-UPTD. Namun tentunya harus dengan perjanjian-perjanjian yang mencantumkan jaminan bahwa publik/masyarakat bisa akses Manahan dengan gratis. Bila kerja sama dengan swasta justru membuat aksesibilitas Manahan bagi masyarakat terbatas, Pemkot menegaskan tidak mengambil pilihan itu. ”Kalau pintu untuk swasta tertutup penuh, saya pikir tidak. Pada prinsipnya UPTD bisa berbagi dengan swastanisasi. Yang harus dipikirkan, kerja sama dengan swasta pasti akan membebani publik dengan kebijakan komersialisasi,” imbuhnya.

Budi menilai swastanisasi Manahan bisa saja dilakukan melalui SKPD-UPTD asal tetap ada kawasan tertentu yang tidak diubah dan masih bisa diakses bebas oleh publik. Sebab fungsi keberadaan kawasan Manahan lebih kepada penyediaan prasarana kesehatan bagi publik. Saat ini harus dipikirkan lebih banyak ruang di Manahan yang bebas biaya. ”Tapi bila swastanisasi mengomersialkan lomba berskala internasional ya silakan saja. Tapi jangan digeneralkan, seluruh lapisan masyarakat harus bayar, tidak sesuai dengan visi yang diemban,” tegas Budi.

kur

PT. BPRS AL MABRUR KLATEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Penurunan PTKP

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (4/8/2017). Esai ini karya Muhammad Aslam, seorang praktisi perpajakan yang tinggal di Solo. Alamat e-mail penulis adalah aslam_boy@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Target penerimaan pajak yang sering tidak tercapai selalu menjadi perhatian khusus pemerintah dari tahun…