Rina Iriani (JIBI/SOLOPOS/dok) Rina Iriani (JIBI/SOLOPOS/dok)
Minggu, 31 Juli 2011 17:15 WIB Karanganyar Share :

Pemkab Karanganyar akan tunda rekrutmen PNS tahun ini

Karanganyar (Solopos.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan menunda rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada APBD perubahan 2011 ini. Pasalnya, anggaran untuk pos tersebut tidak terlalu signifikan terhadap kebutuhan langsung masyarakat.

Rina Iriani (JIBI/SOLOPOS/dok)

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, mengatakan, karena pada APBD perubahan uangnya mapet, maka program yang akan dibiayai hanya yang urgen saja. “Ora usah neka-neka menganggarkan program, kecuali untuk pelayanan kepada masyarakat. Terutama untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” katanya usai menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) antara Pemkab dan DPRD, di gedung DPRD Karanganyar, akhir pekan lalu. Karena itu ia berharap SKPD dan legislatif harus bisa memanfaatkan dana yang cupet itu sebaik-baiknya.

Ia menampik bila APBD tersedot untuk membayar gaji PNS, sebab untuk membayar pegawai sudah ada stoknya. “Jadi kalau dananya tersedot ke sana, itu salah,” katanya. Minimnya dana APBD perubahan 2011 ini, imbuh Rina, lantaran ada anggaran yang diambil dulu untuk membiayai kegiatan yang tidak bisa ditunda. Sebetulnya bila tidak diambil dulu, ungkap dia, dana APBD perubahan masih banyak.

Rina juga menilai pada 2011 ini tidak ada perekrutan CPNS, tidak masalah. Sebab saat ini Pemkab melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mendata ulang jumlah PNS di Karanganyar. Bila sudah final dan ditemukan kekurangan, maka akan dilakukan penambahan. Setiap SKPD ada laporan tentang jumlah kebutuhan pegawai. “Kemarin itu saya hanya mengikuti kebijakan Bupati sebelumnya, dan itu adalah kelemahan,” katanya.

Sementara untuk saat ini belum bisa menafsirkan berapa dana untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Rina mengatakan, bila hanya diberikan dana sedikit untuk pembangunan, dikhawatirkan nanti tidak ada kegiatan. “Pembelian yang sekiranya tidak berdayaguna, jangan dulu,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno mengatakan, pihaknya akan melakukan penghitungan ulang jumlah PNS di Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi No 26/2011. “Penghitungan ulang ini bukan karena desakan dari DPRD untuk menghitung ulang PNS, tapi karena adanya Permen PAN,” katanya.

fas

lowongan kerja
lowongan kerja SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Jaminan Produk Halal

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (21/7/2017). Esai ini karya Muhammad Qomar, alumnus Program Master of Public Administration University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Alamat e-mail penulis adalah qomarmoehammad@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Beberapa waktu lalu beredar mi instan impor yang mengandung…