Yogyakarta [SPFM], Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menolak jika tanah bengkok milik kas desa yang ada di seluruh Magelang, Jawa Tengah, dijadikan lahan untuk relokasi warga korban bencana erupsi Merapi. Sebab, selain mengurangi pendapatan desa, tanah bengkok harus dipertahankan sebagai pendapatan warga sekitar dengan menanam padi dan palawija.
Bibit Waluyo di sela-sela kunjungan Menko Kesra Agung Laksono dan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, di Magelang Sabtu (30/7) mengatakan, penolakannya tersebut karena khawatir lahan akan habis jika kembali terjadi erupsi Merapi luma tahun mendatang. Tanah bengkok adalah tanah milik desa. Biasanya diberikan pada lurah atau kepala desa selama menjabat.
Hasil bercocok tanam dari tanah itu digunakan untuk keperluan lurah maupun penduduk desa. Bibit menjelaskan, paska erupsi Merapi dan banjir lahar dingin Merapi, Pemkab Magelang diperintahkan agar jangan sampai menggunakan tanah bengkok.
Penolakan Bibit ini muncul setelah rencana pembangunan jembatan dan normalisasi Kali Putih yang memerlukan lahan seluas 24 hektar. Selain itu sebanyak 368 rumah beserta penghuninya hingga saat ini sudah selama kurang lebih enam bulan berada di hunian sementara (huntara) Merapi. [dtc/dev]