Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kesuksesan Jokowi-Rudy dalam memimpin Kota Solo telah diakui publik. Berderet penghargaan sebagai kota berprestasi seakan tak henti mengalir.Mulai keberhasilan mereformasi birokrasi, meningkatkan layanan masyarakat, penataan kota, hingga branding Kota Solo sebagai Kota Budaya di kancah nasional bahkan internasional pun telah terakui.
”Sebagai kota budaya, kami melihat Solo lebih dinamis. Event budaya dan infrastruktur di sejumlah kantong budaya juga menunjukkan arah positif,” kata akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tunjung W Sutirto, Kamis (28/7/2011). Bukan itu saja, duet Walikota-Wakil Walikota dua periode itu di mata Tunjung juga mulai komitmen melakukan perlindungan secara hukum atas keberadaan cagar budaya yang bertabur di Solo. Perilaku masyarakat sehari-hari pun kini juga mulai terlihat mencerminkan sebagai warga berbudaya. Bahkan mitos bahwa Solo adalah kota sumbu pendek kini seakan telah terpatahkan.
”Dulu, perempuan keluar malam dianggap nakal tapi sekarang budaya toleran itu telah tumbuh. Ini salah satu perilaku berbudaya yang telah tumbuh,” timpal Rusharjanto, pegiat kebudayaan Solo.
Namun—seperti kata orang bijak—tak ada gading yang tak retak, kepemimpinan Jokowi-Rudy di mata sebagian masyarakat juga tak luput dari kekurangan dan koreksi. Yunanto, pegiat kebudayaan Balai Soedjatmoko Solo mengaku masih menyimpan tanda tanya besar atas kemeriahan Kota Solo selama ini. ”Dari 30-an event budaya yang digelar setiap tahunnya, saya masih menyangsikan apakah itu juga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan warga Solo,” tanyanya.
Bahkan, Yunanto prihatin atas digelarnya event besar Kota Solo lantaran selama ini lantaran hanya memosisikan warga Solo sebagai penonton, bukan pelaku. Potret seperti inilah yang harus menjadi catatan kritis Jokowi-Rudy. ”Kalau banyak wisatawan mulai berdatangan, apakah sudah memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan,” tanyanya.
Kemiskinan, memang selalu menjadi isu klasik yang terus mengemuka. Winarso, aktivis dari Yaphi Solo menilai sebuah keberhasilan itu baru bisa diukur jika terjadi pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan. ”Nah, ini yang kami pertanyakan. Bagaimanakah relevansinya event-event besar itu dengan masalah kemiskinan,” tukasnya.
Lebih ekstrem lagi, Winarso bahkan meminta event budaya besar di Solo selama ini harus lebih dikurangi. Alasannya, masih banyak program pengentasan kemiskinan yang harus menjadi prioritas. ”Stop dulu program populer. Utamakan dulu pengentasan kemiskinan,” tukasnya.
Harus diakui, branding Kota Solo saat ini memang telah mencapai masa keemasannya. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan setelah banding itu melekat?
Aries Susanto