SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
[SPFM], Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Soloraya lebih banyak terserap untuk belanja pegawai—belanja langsung dan tak langsung. Berdasar hasil penelitian Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), 124 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia menganggarkan belanja pegawai hingga di atas 60% dari APBD. Jika kondisi keuangan seperti itu dibiarkan berlarut, kebangkrutan diperkirakan mengancam dalam 2-3 tahun mendatang.
Ketua DPRD Klaten, Agus Riyanto, tak menampik penilaian Fitra. Ia mengakui beban belanja pegawai sangat tinggi ketimbang belanja modal. Oleh karena itu, langkah Pemkab Klaten untuk mengantisipasi kebangkrutan itu: Pertama, meningkatkan lobi dengan pemerintah pusat agar dana alokasi umum (DAU) bisa ditingkatkan atau menambah alokasi dana ad hoc seperti dana alokasi khusus (DAK) atau dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).
Kedua, menekan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Ketiga, merampingkan struktur satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Keempat, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) semua sektor. Bila Pemkab Klaten akan melakukan kiat seperti itu, bagaimana dengan Pemda-Pemda lainnya di Soloraya? Sejumlah Pemda di Soloraya yang lebih dari 60% alokasi APBD-nya untuk belanja pegawai: Klaten lebih dari 70% dari total APBD-nya, Solo 60%, Boyolali 69%, Sukoharjo 62,98%, Sragen 64,4%, dan Karanganyar 75%.
Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah di Soloraya? Bagaimana pula dengan dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat? Perlukah penerimaan CPNS untuk sementara dihentikan?
Pendapat dan komentar Anda bisa disampaikan saat Dinamika 103 edisi Kamis (28/7) pukul 08.10-10.00 WIB dengan mengirim SMS ke 0817444103, 081226103103, atau telpon [0271] 739389, 739367. [SPFM/ary]