SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok.SOLOPOS)
Solo (Solopos.com)–Opsi pembatasan subsidi BBM atau kenaikan harga BBM dinilai mutlak dilakukan pemerintah sebagai solusi jangka pendek agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara tidak semakin bangkrut.
Kendati demikian, kebijakan ini dipastikan akan membawa resiko salah satunya melonjaknya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Sehingga, kebijakan pengurangan subsidi itu harus dilakukan secara komprehensif dan diikuti kebijakan kompensasi ke masyarakat untuk mengurangi dampak negatifnya.
Setidaknya hal ini yang bisa disimpulkan dari Seminar Nasional Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi: Dampak Terhadap Inflasi dan Perekonomian, yang diselenggarakan di Aula MM FE UNS Solo, Selasa (26/7/2011).
Disampaikan Arief Hartawan dari Biro Kebijakan Moneter Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI), hal penting yang akan menjadi fokus BI jika pada akhirnya pemerintah memutuskan pembatasan atau kenaikan BBM bersubsidi, adalah soal waktu.
“Waktu penerapan akan optimal jika dilakukan pada saat tekanan inflasi rendah atau turun. Semestinya, awal tahun lalu kenaikan atau pembatasan ini sudah bisa dilakukan. Kalau sekarang, sangat tidak tepat.”
Kedua, lanjut Arief, soal besaran kenaikannya. “Kenaikan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Juga harus ada road map yang jelas dan terencana.” BI memprediksi, jika pembatasan BBM bersubsidi diterapkan di Bali dan Jawa maka akan mendongkrak inflasi hingga 0,8%.
(haw)
