KELUHAN -- Para orangtua murid di Karanganyar sudah banyak yang mengeluhkan biaya pembelian seragam yang dinilai kurang wajar. (JIBI/SOLOPOS/dok) KELUHAN -- Para orangtua murid di Karanganyar sudah banyak yang mengeluhkan biaya pembelian seragam yang dinilai kurang wajar. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Senin, 25 Juli 2011 07:12 WIB Karanganyar Share :

Polemik seragam batik Karanganyar makin panas, uang tutup mulut disinyalir disiapkan

Karanganyar (Solopos.com) – Polemik pengadaan seragam batik bagi siswa di Karanganyar, kian runyam. Pertengahan Juli lalu, seluruh kepala sekolah SMP, SMA dan SMK di Karanganyar dikabarkan dikumpulkan di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Mereka diminta untuk menyunat uang seragam batik senilai Rp 15.000 per siswa. Uang tersebut rencananya sebagai uang tutup mulut bagi sejumlah kalangan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPRD Karanganyar dan sebagainya, yang selama ini sering menyoroti secara kritis terkait seragam batik.

KELUHAN -- Para orangtua murid di Karanganyar sudah banyak yang mengeluhkan biaya pembelian seragam yang dinilai kurang wajar. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, pada pertengahan Juli lalu, mendapatkan laporan dari sejumlah guru di Karanganyar soal itu. Kepada Rohadi, mereka menuturkan bahwa setiap sekolah diminta untuk mengumpulkan uang Rp 15.000/siswa dari penjualan seragam batik, untuk membungkam LSM, anggota DPRD dan pihak lain agar masalah seragam tidak membesar.

“Bila uang itu sudah terkumpul di sekolah masing-masing, lalu tiap sekolah diminta menyetorkan uangnya kepada salah satu kepala SMP di Kecamatan Karangpandan. Hal itu disampaikan langsung dalam pertemuan yang dipimpin oleh kepala dinas,” ujar Rohadi kepada Espos, Minggu (24/7/2011). Rohadi sendiri mendapatkan laporan itu sekitar dua hari setelah pertemuan berlangsung. Temuan tersebut, ungkap Rohadi, akan menjadi bahan untuk dicermati bersama. Apalagi, ia mengendus adanya ketidakberesan dalam pengadaan seragam batik siswa itu. Pengumpulan uang tutup mulut itu, ungkap politisi dari PKS ini, sebisa mungkin dicegah sebelum ada kepala SMP, SMA maupun SMK di Karanganyar yang menyetorkannya ke oknum tersebut.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengaku baru mengetahui masalah itu. DPRD belum akan memanggil Disdikpora. “Akan kami sampaikan dulu kepada komisi yang membidangi, yakni Komisi IV,” ujar Sumanto saat dihubungi Espos. Lebih lanjut Rohadi menerangkan urusan pengadaan seragam batik ini di sejumlah sekolah dikelola oleh panitia pengadaan seragam di sekolah masing-masing yang terdiri atas sejumlah guru. Dalam nota pembelian seragam batik dari toko, ungkap Rohadi, pihak sekolah sudah membayarkan sesuai dengan nota. “Misalnya dari toko Rp 215.000 maka dalam nota juga harganya segitu. Nah, dari pertemuan kepala sekolah itu, pihak sekolah diminta untuk menyetorkan uang lagi dengan nominal Rp 15.000 per seragam siswa. Uang itu dibebankan langsung kepada kepala sekolah,” ujarnya.

Pada tahun ini, seluruh siswa SMP, SMA dan SMK di Karanganyar diminta membeli seragam batik dengan corak sama. Yang membedakan hanya warna dan emblem sekolah. Batik hijau untuk siswa SMP, merah untuk SMA dan biru untuk siswa SMK. Harga seragam batik itu oleh sejumlah orangtua siswa juga dinilai terlalu mahal. Contoh, seragam batik SMA ada yang dihargai Rp 179.000/potong dan SMP Rp 200.000/setel.

Sementara itu, saat dihubungi melalui ponsel, Kepala Disdikpora Karanganyar, Sri Suranto, membantah ada penggalangan dana senilai Rp 15.000 per siswa. Ia tak pernah menginstruksikan pengumpulan dana tersebut. “Itu tidak masuk akal. Enggak ada itu,” katanya di ujung telepon. Dalam PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sekolah dilarang mengadakan seragam sekolah. Disdikpora, klaim Suranto, tidak bisa berbuat banyak karena pengadaan itu atas kesepakatan pihak sekolah dengan orangtua siswa. Selama ini, Disdikpora juga belum memanggil sekolah yang melanggar aturan dengan alasan belum mendapatkan laporan. “Kalau ada sekolah yang memaksa untuk membeli seragam, baru kami akan bertindak,” katanya.

fas

lowongan kerja
lowongan kerja MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

senin 5 juni

Kolom

GAGASAN
Ketahanan Psikologis Mencegah Pelajar Bunuh Diri

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/6/2017). Esai ini ditulis Ahmad Saifuddin, dosen di Institut Agama Islam Negeri Surakarta dan Sekretaris Lakpesdam PCNU Kabupaten Klaten. Alamat e-mail penulis adalah ahmad_saifuddin48@yahoo.com Solopos.com, SOLO–Pada Sabtu (3/6/2017) saya terkejut ketika membaca Harian…