SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Solopos.com)–Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) menilai tidak adanya audit pungutan di sekolah-sekolah di Klaten mengakibatkan lembaga pendidikan itu disalahgunakan menjadi ladang bisnis.
Koordinator ARAKK, Abdul Muslih kepada Espos, Minggu (24/7/2011), menyesalkan tidak adanya audit khusus terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pungutan kepada orangtua siswa. Menurutnya, audit rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS) yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) hanya sebatas formalitas.
”Pungutan sekolah itu dilakukan diluar RAKS. Kalau tidak ada audit khusus pungutan, bagaimana sekolah itu mempertanggungjawabkannya,” kata Muslih.
Lebih lanjut, Muslih menjelaskan, ARAKK sebenarnya sudah mengantongi nama-nama sekolah yang sudah melakukan pungutan kepada orangtua siswa. Jika Disdik berniat melakukan audit kepada sekolah, kata Muslih, sebenarnya ARAKK siap mendukung dengan memberikan daftar sekolah yang melakukan pungutan.
”Kami sudah memberikan tantangan kepada Disdik untuk melakukan audit pungutan. Kami akan membantu dengan memberikan daftar sekolah-sekolah yang melakukan pungutan. Tetapi, nyatanya Disdik Klaten enggan melakukan audit,” sesal dia.
Pungutan itu dilakukan dengan berbagai dalih seperti iuran seragam sekolah, uang gedung, syarat kelulusan dan lain-lain. Dia menilai, tidak adanya audit khusus pungutan mengakibatkan sekolah dijadikan ladang bisnis.
”Kami sudah membandingkan, kualitas seragam sekolah sebenarnya sama dengan kualitas seragam di pasaran. Tetapi, sekolah mematok harga jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Itu bukti kalau pihak sekolah sengaja ingin memperkaya diri. Itu sama halnya dengan perilaku korupsi yang bertentangan dengan hukum,” terang Muslih.
Sebagaimana diberitakan, Kepala Disdik Klaten, Sunardi, menyatakan selama ini tidak ada audit secara khusus terkait pungutan terhadap orangtua siswa sekolah-sekolah di Klaten.
Menurutnya, Disdik juga tak akan mengaudit pengunaan iuran pembelian pakaian seragam siswa sekolah-sekolah di Klaten yang dipungut sekolah dari orangtua siswa. “Kami melakukan audit secara menyeluruh. Tidak ada waktu dan tenaa untuk melakukan audit secara terpotong-potong seperti penggunaan iuran seragam sekolah,” tutur Sunardi.
(mkd)