SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Jika dibandingkan 2005, belanja pegawai tahun 2011 membengkak sebesar, 233 % atau Rp 126,5 triliun. Sayangnya, peningkatan belanja negara, tidak dirasakan dampaknya terhadap perbaikan layanan birokrasi. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan dalam rilisnya Minggu (24/7) mengatakan, Fitra menemukan 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60 persen, dan 16 daerah di antaranya bahkan di atas 70 persen. Menurut catatan Fitra, ada beberapa hal yang menyebabkan ongkos birokrasi menjadi mahal. Pertama, pemberian remunerasi. Kedua, kenaikan gaji pegawai. Kemudian kebijakan pegawai tanpa mempertimbangkan anggaran. Selain itu tunjangan pegawai daerah. PP No 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memperbolehkan daerah memberikan tambahan tunjangan pada pegawai daerah. Perbedaan tambahan tunjangan tersebut, menjadi penyebab beratnya belanja pegawai, dan distribusi pegawai yang tidak merata.[dtc/hen]