Istimewa TANDA TANGAN MoU--Penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pendampingan pengelolaan keuangan dilakukan antara Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto (kiri) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, Mochtar Husein di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (21/7/2011). (JIBI/SOLOPOS/Ist)
Kamis, 21 Juli 2011 18:09 WIB Wonogiri Share :

Targetkan WTP pada 2012, Pemkab Wonogiri intensifkan kerja sama dengan BPKP

Wonogiri (Solopos.com) – Pemkab Wonogiri menargetkan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBD 2011 ini mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk itu, kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus diintensifkan.

TANDA TANGAN -- Penandatangan nota kesepahaman pendampingan pengelolaan keuangan dilakukan antara Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto (kiri) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, Mochtar Husein di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (21/7/2011). (JIBI/SOLOPOS/Ist)

Kerja sama tersebut, yang antara lain meliputi pendampingan dan konsultasi, dikukuhkan dengan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto dengan Kepala BPKP Perwakilan Jateng, Mochtar Husein, dalam acara di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (21/7/2011). Dalam acara tersebut sekaligus dilakukan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada kalangan pemimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ditemui wartawan seusai acara, Mochtar Husein mengungkapkan memperoleh penilaian WTP atas laporan keuangan APBD memang bukan perkara mudah. Pada 2010 lalu, dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang laporan pengelolaan keuangannya mendapat penilaian WTP hanya Solo dan Jepara. Lainnya masih wajar dengan pengecualian. Bahkan ada yang disclaimer, yakni Demak.

“Masalahnya di sini adalah masih adanya ketakutan dan keraguan yang menghinggapi kalangan pejabat birokrasi dalam menjalankan program. Keraguan itu terkait kerancuan tafsir terhadap regulasi serta ketindaksinkronan aturan antara pusat dan daerah. Hal ini menghambat penyerapan anggaran,” jelas Mochtar.

Kondisi tersebut, tak luput juga terjadi di Wonogiri. Berdasarkan laporan Sekretaris Daerah (Sekda), Budiseno, hingga semester I 2011, serapan anggaran yang seharusnya sudah mencapai 50%, ternyata baru tercapai 31,7%. Mochtar mengharapkan sikap proaktif para pejabat Pemkab untuk berkonsultasi dengan pakar hukum jika mendapati kesulitan dalam memahami aturan tentang pengelolaan anggaran.

Hal lainnya yang membuat banyak daerah belum bisa mendapat penilaian WTP dari BPK adalah terkait pengelolaan aset. “Bisa dimaklumi sebab aset ini memang agak rumit. Tapi tetap harus ditingkatkan pengelolaannya agar lebih tertib. Kalau memang aset itu perlu dihapuskan, maka Bupat harus membuat langkah inisiatif untuk menghapusnya, agar administrasinya lebih tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto, dalam sambutannya pada acara itu mengimbau semua pemimpin SKPD agar mendukung target penilaian WTP untuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2011 ini, yang pemeriksaannya dilakukan pada 2012 mendatang. “Selama ini Wonogiri laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemkab Wonogiri, hampir selalu mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Saya berharap kerja sama dengan BPKP ini bisa membantu Wonogiri meraih WTP,” kata Danar.

shs

lowongan pekerjaan
SOCIAL KITCHEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…