SOLOPOS.COM - AKSI PENDIDIKAN MURAH
Sragen (Solopos.com)–Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen, Giyadi, memanggil ratusan kepala sekolah (Kasek) sekolah negeri dan swasta ke Kantor Disdik Sragen untuk mengembalikan uang kelebihan pungutan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau penerimaan siswa baru (PSB), Rabu (6/7/2011).
Giyadi melarang Kasek memasang biaya pendidikan yang memberatkan masyarakat dan melarang adanya praktik pungutan liar (pungli) atau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) selama PPDB.
“Semua kebijakan sekolah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dunia-akhirat. Selain itu jangan ada lagi praktik proyek atau bisnis dalam dunia pendidikan. Semua Kasek saya datangkan hari ini untuk membuat komitmen itu. Kalau ada Kasek yang melanggar komitmen itu maka akan ditindak tegas sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tegas Giyadi dihadapan massa aktivis yang meng-geruduk Kantor Disdik Sragen, Rabu siang.
Para aktivis dari organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen (Forkos) kembali mendatangi Kantor Disdik Sragen dengan membawa poster berisi tuntutan kepada sekolah dan Disdik.
Mereka datang kali kedua setelah kedatangan mereka pada Senin (4/7/2011) tak bisa bertemu Plt Kepala Disdik Sragen.
Massa yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Jamaludin, menyampaikan tiga tuntutan, yakni sekolah dilarang menarik pungutan yang memberatkan siswa, sekolah memanfaatkan anggaran pendidikan 20% sesuai amanat UU dan sekolah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidikan, tidak hanya sebatas gelar akademismelainkan juga mental dan spiritual mereka.
(trh)
