Pilkada
Selasa, 14 Juni 2011 - 16:22 WIB

KPU Salatiga siapkan SK Walikota Terpilih

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Salatiga (Solopos.com) – Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan pasangan Diah Sunarsasi-Milhous Teddy Sulistio, KPU Salatiga langsung menggelar rapat pleno untuk menetapkan Yuliyanto-Muh Haris sebagai pasangan Walikota dan Walikota Salatiga terpilih, Selasa (14/6/2011). Rencananya hari ini, Rabu (15/6/2011), KPU akan menyerahkan surat keputusan penetapan tersebut ke DPRD Salatiga.

Ketua KPU Salatiga, Suryanto, mengatakan setelah surat penetapan itu disampaikan ke DPRD maka tugas KPU telah selesai. Selanjutnya untuk proses penyampaian usulan pelantikan ke Mendagri menjadi wewenang lembaga legislatif tersebut.

Advertisement

”Tugas kami tinggal melakukan evaluasi dan menyusun laporan pertanggung jawaban,” jelas Suryanto saat ditemui Espos di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Selasa (14/6/2011).

Sementara itu, menurut Sekretraris KPU Salatiga, Agus, penyelenggaraan Pilkada di Salatiga nyaris menjadi yang termurah se-Indonesia jika saja tidak ada sengketa Pilkada. Adanya sengketa ini membuat KPU harus merogoh anggaran lebih dalam.

”Untuk biaya sengketa Pilkada ini dianggarkan total Rp 80 juta, sudah termasuk biaya pengacara. Kalau tidak ada biaya ini, mungkin Pilkada Salatiga menjadi yang termurah,” ujar Agus. Dengan kondisi demikian, sambung dia, Pilkada Salatiga diperkirakan menjadi Pilkada termurah kedua setelah Pilkada Magelang.

Advertisement

Sejauh ini KPU telah mengantongi anggaran senilai kurang lebih Rp 3,8 miliar dari APBD dengan rincian Rp 800 juta dikucurkan dalam APBD Perubahan 2010 untuk tahap persiapan dan Rp 3 miliar dari APBD 2011 untuk tahapan penyelenggaraan.

Dari hitung-hitungan kasar sementara, lanjut Agus, kemungkinan KPU masih bisa mengembalikan dana sisa sekitar Rp 75 Juta – Rp 80 juta. ”Seharusnya kalau tidak ada sengketa kami bisa mengembalikan sekitar Rp 150-an juta,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional KPU senilai Rp 5,8 miliar, dengan asumsi Pilkada berlangsung dua putaran. Namun dengan hanya berlangsung satu putaran, maka terjadi efisiensi Rp 1,5 miliar-Rp 2 miliar.

Advertisement

kha

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif