SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Google/ sentanaonline.com)
Boyolali (Solopos.com)–Satuan kerja di lingkungan Pemkab Boyolali terkesan saling melempar tanggung jawab terkait data KK miskin yang serampangan.
Ketidakvalidan data keluarga miskin di Boyolali semakin parah dengan masuknya warga mampu yang seharusnya tidak tercantum.
Seperti informasi yang dihimpun Espos sebelumnya, nama salah satu anggota DPRD pun katut di dalamnya. Belum lagi daftar nama dobel, PNS, TNI dan pensiunan yang ikut terdaftar di dalamnya.
Sejumlah satuan kerja menyatakan tidak bertanggungjawab secara langsung tentang pendataan. Dari hasil pendataan itu menjadi dasar terbitnya SK Bupati tentang Penduduk miskin pra sejahtera dan sejahtera tertanggal 27 Desember tahun 2010.
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), Nur Suhartinah mengatakan data KK miskin berasal dari Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesra).
“Data dari Bagian Kesra. Dari data tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan KK miskin,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/5/2011).
Kepala Bagian Tata Usaha Kesejahteraan Rakyat, Suripto membantah ucapan BKBPP.
“Bagian Kesra hanya bertugas melakukan penggandaan data. Sementara seluruh data itu diterima dari Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil–red),” paparnya.
(m90)
