Kamis, 31 Maret 2011 18:02 WIB Tak Berkategori Share :

LSM minta SBY turun tangan

Jakarta [SPFM], Koalisi Advokasi Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen khawatir pemberian kewenangan penangkapan dan penyadapan dapat membahayakan hak asasi manusia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan mengatasinya. Presiden Yudhoyono diminta untuk menginstruksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala BIN Sutanto, agar menyetujui bahwa mekanisme penangkapan dilakukan oleh Polri, dan penyadapan harus melalui otoritas pengadilan.

Staf Program Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Wahyudi Djafar, Kamis (31/3) mengatakan, kekhawatiran abuse of power dalam kewenangan intelijen yang tengah digodok di DPR tersebut adalah dengan melihat contoh masa orde baru. Mengenai otoritas penyadapan, Wahyudi mengatakan, hal tersebut jelas terlihat dari beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan, penyadapan tidak bisa dilakukan tanpa batas dan tanpa mekanisme yang baku. [dtc/tna]

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Darmanto Jatman Bercerita Jawa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (15/01/2018). Esai ini karya Bandung Mawardi, seorang kritikus sastra. Alamat e-mail penulis adalah bandungmawardi@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Rumah dalam pemahaman peradaban Jawa adalah ruang hidup untuk menjadikan manusia ada dan berada. Pemahaman itu menunjukkan konstruksi…