Selasa, 29 Maret 2011 22:14 WIB Dinamika 103 Share :

Korupsi di bawah Rp 25 juta, denda atau penjara ?

Revisi  Undang-undang Nomor 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengkhawatirkan sejumlah kalangan. Salah satu kekhawatiran itu adalah  kemungkinan pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

Kekhawatiran tersebut dilontarkan Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (27/3). Menurut Febri, dalam revisi itu tersingkap untuk kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp. 25 juta bisa dihentikan penuntutan, asalkan pelaku mengembalikan uang yang dikorupsi. Namun, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pelaku bisa saja dilepaskan dari penuntutan, tapi kemungkinan bisa juga bisa dihukum dengan denda yang tinggi.  Nah, bagaimana menurut Anda ? Apakah hal ini bisa menimbulkan efek jera atau malah sebaliknya

Pendapat, komentar Anda bisa disampaikan saat Dinamika 103 edisi  Rabu  (30/3) pukul 08.10-10.00 WIB dengan mengirim SMS ke 0817444103, o81226103103, atau telpon [0271] 739389, 739367 [SPFM/ary]

Korupsi di bawah Rp 25 juta, denda atau penjara ?

Revisi Undang-undang Nomor 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengkhawatirkan sejumlah kalangan. Salah satu kekhawatiran itu adalah pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum. Kekhawatiran itu dilontarkan Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (27/3). Menurut Febri, dalam revisi itu tersingkap untuk kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp. 25 juta bisa dihentikan penuntutan, asalkan pelaku mengembalikan uang yang dikorupsi. Namun, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pelaku bisa saja dilepaskan dari penuntutan, tapi kemungkinan bisa juga bisa dihukum dengan denda yang tinggi. Nah, bagaimana menurut Anda ? Apakah hal ini bisa menimbulkan efek jera atau malah sebaliknya ?

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…