SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com)–FPD DPR merespon kritik keras masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR. FPD tengah mencari cara untuk menghentikan rencana yang sudah disepakati mayoritas fraksi tersebut.
“Bagaimana ini kan proses sudah berjalan. Dengan demikian kami pelajari dulu bagaimana kemungkinan kalau disuruh berhenti pembangunan gedung barunya,” ujar Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, Selasa (29/3/2011).
Jafar menuturkan, DPR membutuhkan gedung baru yang representatif. Namun demikian bukan berarti gedung baru DPR tetap dibangun ditengah kritik masyarakat.
“Demokrat sebenarnya pada prinsipnya hanya mengikuti rencana yang sudah berjalan melalui beberapa tahapan. Kita mengatakan gedung ini fungsional sesuai dengan kebutuhan DPR. Kemudian masyarakat memperbincangkan tentu harus kita lihat kembali,” tutur Jafar.
Namun, Jafar menuturkan, hingga saat ini belum ada prosedur pembangunan gedung baru DPR yang mencurigakan. Meski pada saatnya FPD harus mengambil sikap tegas jika sudah dirasa perlu.
“Kami mengetahui persis prosedurnya sudah berjalan sesuai aturan. Tapi kami ingin agar semua dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah dimana semuanya harus ada keseimbangan dan transparansi,” tandasnya.
Pada Juni mendatang, pembangunan gedung baru DPR mulai dilakukan. Setiap anggota DPR nantinya akan menempati ruang kerja yang nilainya nyaris Rp 800 juta, yakni sekitar Rp 799.920.000. Luas ruang kerja untuk setiap anggota DPR adalah 111,1 meter persegi. Luas gedung baru DPR ini secara keseluruhan adalah 157.000 meter persegi. Dana yang diperlukan untuk membangun gedung ini lebih dari Rp 1 triliun.
(dtc/tiw)