Selasa, 29 Maret 2011 16:12 WIB Tak Berkategori Share :

Diusulkan, BPK audit pra pembangunan

Jakarta [SPFM], Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diusulkan turun tangan untuk melakukan audit pra pelaksanaan pembangungan gedung baru DPR, agar pro kontra dapat terselesaikan. Pembangunan law center dan budget center lebih diutamakan daripada ruang anggota Dewan.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR Selasa (29/3) mengatakan, apabila BPK mengatakan pembangunan gedung itu wajar, maka pembangunan dapat diteruskan. Namun apabila BPK mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR berlebih, maka harus ada revisi anggaran. Ketika ditanya mengenai anggaran Rp 800 juta untuk pembangunan ruang kerja anggota DPR, Mahfudz berpendapat, sebenarnya yang dibutuhkan bukan ruangan untuk anggota Dewan, tetapi untuk law center dan budget center juga perpustakaan sebagai pusat data. Dikatakannya, hal tersebut merupakan rekomendasi dari DPR periode tahun 2004 hingga tahun 2009. [dtc/tna]

LOKER SOLO
Siapa Mau Kerja di Dealer ASTRA, Cek Syaratnya di Sini, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Murid Kencing Berlari, Guru (Honorer) Mati Seorang Diri

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/2/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Pendidikan Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Bambang Ekalaya atau sering disebut Palgunadi adalah…