Selasa, 29 Maret 2011 16:12 WIB Tak Berkategori Share :

Diusulkan, BPK audit pra pembangunan

Jakarta [SPFM], Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diusulkan turun tangan untuk melakukan audit pra pelaksanaan pembangungan gedung baru DPR, agar pro kontra dapat terselesaikan. Pembangunan law center dan budget center lebih diutamakan daripada ruang anggota Dewan.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR Selasa (29/3) mengatakan, apabila BPK mengatakan pembangunan gedung itu wajar, maka pembangunan dapat diteruskan. Namun apabila BPK mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR berlebih, maka harus ada revisi anggaran. Ketika ditanya mengenai anggaran Rp 800 juta untuk pembangunan ruang kerja anggota DPR, Mahfudz berpendapat, sebenarnya yang dibutuhkan bukan ruangan untuk anggota Dewan, tetapi untuk law center dan budget center juga perpustakaan sebagai pusat data. Dikatakannya, hal tersebut merupakan rekomendasi dari DPR periode tahun 2004 hingga tahun 2009. [dtc/tna]

lowongan pekerjaan
Hotel Margangsa, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…