SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Den Haag (Solopos.com) — Anggota DPR RI, semua partai, tidak partai lama, tidak partai baru eksponen 98, sudah mabuk kemewahan dan bangkrut moralnya. Kantor senator Amerika saja tidak semewah itu.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom, Jumat (25/3/2011), menanggapi kengototan DPR RI untuk jalan terus mewujudkan pembangunan gedung baru supermewah DPR RI.
“Kengototan DPR membangun gedung baru itu berindikasi korupsi. KPK harus menangkap dan memeriksa pimpinan DPR,” cetus Sofjan.
Sofjan mengaku prihatin tiada hari tanpa kabar buruk dan berindikasi kriminal tentang DPR baik anggota maupun pimpinannya, mulai dari perselingkuhan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang jauh dari aspirasi rakyat.
Sofjan mengaku prihatin tiada hari tanpa kabar buruk dan berindikasi kriminal tentang DPR baik anggota maupun pimpinannya, mulai dari perselingkuhan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang jauh dari aspirasi rakyat.
“Hasil jajak pendapat menunjukkan 93% rakyat merasa tidak terwakili oleh DPR, namun mereka tetap bermuka badak, merasa tindakannya merupakan realisasi aspirasi rakyat,” ujar Sofjan.
Menurut Sofjan, iklan pimpinan DPR di media yang berbunyi “Kami Siap Menyerap Aspirasi Rakyat” sesungguhnya menegaskan hal itu. DPR hanya menyerap, tanpa melaksanakannya. Lain aspirasi rakyat, lain pula nafsu DPR.
Jika DPR tetap bertahan membangun gedung baru, berarti DPR nyata-nyata pengkhianat rakyat, bisa memicu kelompok-kelompok rakyat untuk melakukan aksi menghentikan proyek mewah itu, atau setidaknya meruntuhkan rakyat pemilih pada lembaga DPR.
Jika alasan membangun gedung baru karena gedung lama miring 7 derajat, harus dicek kebenarannya dengan second opinion. Tapi, logika matematika anak sekolah menengah saja akan sampai pada kesimpulan bahwa gedung sudah lama runtuh, jika benar miring sebanyak itu.
Adapun alasan menampung lima staf ahli setiap anggota, sungguh tidak masuk di akal. Rakyat kecil semakin menderita tak kebagian APBN, karena tersedot untuk membiayai staf ahli 5 x 560 orang = 2900 orang.
“Sungguh sangat bobrok dan sudah bangkrut itu moral anggota DPR, jika satu kantor anggota DPR senilai 800 juta rupiah. Kantor seorang senator Amerika saja tidak semewah itu. Kenapa DPR Indonesia begitu?” Sofjan masygul.
Ditegaskan, penilaian pimpinan DPR tidak bisa dijadikan argumen untuk membangun gedung baru, karena mereka juga bagian dari DPR. Pihak yang berhak menilai perlu tidaknya gedung baru DPR, bukanlah DPR sendiri, tapi seharusnya Bappenas. Jika DPR bersikeras tetap membangun, maka KPK harus menangkap pimpinan DPR.
Sofjan berharap ke depan sebaiknya anggota DPR RI itu adalah orang-orang ahli yang terpilih, sehingga APBN tidak dihambur-hamburkan untuk membayar staf ahli. Kalau pun dia butuh staf, seharusnya bayar sendiri, jangan dibebankan ke rakyat pembayar pajak.
“Juga para pejabat dan anggota DPR itu terlalu banyak mengeruk fasilitas dari rakyat. Tidak ada pejabat atau anggota DPR di dunia dengan fasilitas mewah seperti di Indonesia,” demikian Sofjan.
detik.com