SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Hal itu diungkapkan Bupati Sunarna dalam Sidang Paripurna DPRD Klaten tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2010 yang digelar di Gedung Dewan setempat, Jumat (18/3).
Dalam sidang tersebut, Kepala Daerah menyebutkan bahwa PAD Klaten selama ini bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pemasukan lain-lain. “Dari target PAD senilai Rp 61,7 miliar, baru terealisasi Rp 54,8 miliar atau tercapai 88,9 persen,” kata Sunarna.
Menanggapi melesetnya perolehan PAD Klaten yang meleset dari target itu, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih mengaku tak kaget. Pasalnya, pihaknya banyak menemukan indikasi kebocoran dan ketidakprofesionalan aparatur pemerintah dalam mengelola kekayaan alam di lapangan.
Andai saja aparatur pemerintahan di lapangan benar-benar mematuhi peraturan yang berlaku, tegas Muslih, maka PAD di Klaten bukan saja terpenuhi melainkan juga terlampaui. “Salah satu contoh paling mudah ialah soal pajak bahan tambang golongan C di Kemalang atau parkir kendaraan,” papar dia kepada <I>Espos</I>, Minggu (20/3).
Tarif pajak bahan tambang golongan C di Kecamatan Kemalang, Klaten ialah Rp 10.000. Kenyataannya, tarif tersebut banyak yang tak dipatuhi dan tak ada tindakan tegas aparatur pemerintahan yang bertugas. “Bahkan saat menyerahkan uang saja banyak yang dilempar sesuka hati mereka,” sambung dia.
Di sisi lain, sejumlah perusahaan daerah (Perusda) yang mestinya bisa menggenjot perolehan PAD, justru membebani daerah. Hal itu, kata Muslih, lagi-lagi juga soal sumber daya manusia (SDM) pagawainya yang terkesal asal comot. “Perusahaan kok merugi terus. Ini kan mestinya investasi, bukanya malah membebani daerah,” paparnya. asa