SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin isu desakan evaluasi koalisi dihembuskan elit Partai Demokrat karena mereka mengincar kursi menteri yang akan ditinggalkan PKS dan Partai Golkar (PG).
“Dalam desakan reshuffle kabinet pasti ada kepentingan elit Demokrat untuk menggantikan posisi menteri yang keluar,” ujar Wakil Sekjen PKS, Mahduz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).
Menurut Mahfudz, keinginan untuk mengevalusi koalisi bukan berasal dari Presiden SBY, tapi karena didesak elit PD. Hal ini terlihat dari lamanya keputusan Presiden SBY. “Belum juga keluarnya keputusan Presiden SBY soal koalisi menandakan sikap dan manuver politik sejumlah elit Partai Demokrat yang mendesakkan reshuflle terhadap menteri Golkar dan PKS telah menjadi blunder politik bagi Presiden SBY,” kata Mahfudz.
Mahfudz mengatakan jika Presiden mengeluarkan PKS dan Golkar, pemerintah akan ‘menikmati’ blunder politik. Hal itu karena pemerintah akan kehilangan dua partai pendukung. “Elit PD sudah melempar bola panas ke Presiden yang dipaksa mengambil keputusan berat serta beresiko politik besar,” terang Mahfudz.
Selain itu, jika tetap dipaksakan reshuffle, Mahfudz yakin jika akan memicu hubungan yang renggang antara pemerintahan dengan PKS dan Golkar. “Persoalan berikut muncul terkait basis alasan reshuffle, apakah karena sikap politik terhadap usul angket mafia pajak atau karena evaluasi kinerja. Jika alasan kinerja maka tidak otomatis bisa membidik menteri dari Golkar dan PKS,” jelasnya.
(dtc/try)