SOLOPOS.COM - Muhaimin Iskandar (JIBI/dok)
“Meski dimungkinkan konstitusi, pemakzulan tidak nalar jika dilakukan saat ini. PKB akan berdiri paling depan menolak pemakzulan,” kata Sekretaris Dewan Syura PKB Andi Muawiyah Ramli di Jakarta, Minggu (27/2/2011).
Andi mengemukakan hal itu saat bicara dalam diskusi bertajuk “Bahaya Pemakzulan Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Demokrasi” di kantor DPP PKB. Menurutnya, pemakzulan akan menyebabkan perpecahan di antara elemen bangsa dan merusak tatanan politik yang sudah dibangun selama ini. Selain itu, juga akan memporak-porandakan perekonomian yang sudah mulai membaik.
Dia mengatakan, pemakzulan boleh dibilang kudeta tak berdarah, dan PKB pernah memiliki pengalaman pahit dengan dilengserkannya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenan.
Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini menambahkan, penolakan PKB terhadap gerakan yang menginginkan pemakzulan karena ingin menyelamatkan demokrasi yang sudah dibangun sejak awal reformasi.
“Jangan latah dengan yang terjadi di negara lain,” kata Helmy merujuk kejadian di sejumlah negara Arab, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya.
Oleh karena itu, PKB meminta agar kalangan elit menahan diri dengan tidak melakukan gerakan yang justru kontraproduktif.
Ketua Forum Renovasi Indonesia (FRI), Bagus Satriyanto, menyatakan terlepas dari kekurangan yang ada, Indonesia telah membuktikan diri sebagai salah satu negara demokrasi. Karena itu, lanjutnya, bila ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak menggagalkan, bahkan memakzulkan pemerintahan yang sah, maka itu merupakan tindakan keji.
“FRI mendesak kepada semua pihak yang memiliki niat maupun perbuatan untuk menggagalkan dan memakzulkan pemerintah yang sah untuk segera menghentikan niat dan perbuatan tersebut,” katanya.
(Ant/try)